Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Legislator Papua: Stop tangkap demonstran, perlakukan OAP dengan manusiawi
  • Kamis, 05 Januari 2017 — 18:04
  • 1390x views

Legislator Papua: Stop tangkap demonstran, perlakukan OAP dengan manusiawi

"Melihat Papua dari sisi politik tak akan pernah menyelesaikan masalah. Menekan orang Papua dengan bebagai cara juga buka solusi. Justru itu akan memunculkan masalah baru dan membuat orang Papua makin tak percaya terhadap negara," katanya.
Aktivis KNPB yang ditahan di Markas Brimob Polda Papua saat berdemonstrasi damai pada bulan Mei 2016 lalu - Dok. Jubi
Arjuna Pademme
Editor : Kyoshi Rasiey
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Legislator Papua, Orwan Tolli Wone mengingatkan pemerintah pusat dan aparat keamanan di Papua agar kedepan benar-benar mewujudkan terbukanya ruang demokrasi di Papua. Ruang menyampaikan pendapat di muka umum dan memperlakukan orang asli Papua secara manusiawi.

Ia mengatakan, jangan seperti tahun-tahun sebelumnya dimana kekerasan terhadap orang Papua terkait kebebasan berpendapat meningkat dalam waktu tiga tahun terakhir seperti catatan Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Jakarta.

Kata Wakil Ketua Komisi I yang membidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM itu, selama ini pemerintah pusat terus mendengungkan terbukanya ruang kebebasan berpendapat di Papua. Namun kenyataannya tak seperti itu. Ketika masyatakat Papua menyampaikan pendapat di muka umum, terutama aspirasi yang dianggap mengarah ke makar, mereka ditangkap, dipukul dipidanakan dan lain sebagainya.

"Kedepan hal-hal seperti itu tak boleh lagi terjadi. Setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat dimuka umum. Itu diatur undang-undang. Jangan selalu membatasi ruang berpendapat orang asli Papua dan menghadapi mereka dengan refresif. Perlakukan orang asli Papua secara manusiawi, seperti warga negara lainnya," kata Orwan via teleponnya kepada Jubi, Kamis (5/1/2017).

Menurutnya, pemerintah pusat dan aparat keamanan jangan selalu melihat situasi di Papua dari kaca mata politik. Jika melihat Papua dari sisi itu, tentu sulit mencari solusi menyelesaikan berbagai masalah di Papua. Yang ada justru kekerasan, penangkapan terhadap orang Papua akan terus berlanjut.

"Berbagai stigma akan terus diberikan kepada orang Papua. Penambahan pasukan keamanan dan lainnya akan terus dilakukan oleh negara. Ini tentu tak akan menghadirkan solusi. Justru menambah masalah," ucapnya.

Katanya, sudah saatnya pemerintah Indonesia mencari solusi terbaik menyelesaikan berbagai masalah di Papua. Pendekatan dari hati ke hati, mendengarkan keinginan orang Papua perlu dilakukan. Masalah Papua tak akan pernah selesai selama kekerasan, penangkapan, pengerahan aparat keamanan dan pembungkaman ruang demokrasi masih terus terjadi.

"Melihat Papua dari sisi politik tak akan pernah menyelesaikan masalah. Menekan orang Papua dengan bebagai cara juga buka solusi. Justru itu akan memunculkan masalah baru dan membuat orang Papua makin tak percaya terhadap negara," katanya.

Direktur Riset, Setara Institute, Ismail Hasani menilai, mungkin saja setiap rezim melihat Papua dengan kacamata berbeda. Namun ada satu hal yang relatif sama yakni pendekatan keamanan.   

Setara Institute mencatat, ada tiga pola yang dilakukan rezim pemerintah yang berbeda sejak 1963 hingga kini. Pada 1963-1998, Presiden Soeharto dengan rezim Orde Baru membangun Papua dengan pendekatan keamanan. Akibat pola itu, berbagai dugaan pelanggaran HAM terjadi. Papua dijadikan Daerah Operasi Militer (DOM). Pada 1998-2014 pola pendekatan kesejahteraan digunakan. Namun pendekatan keamanan tak jua berubah. Penempatan hingga ribuan Personil TNI/Polri di Papua menjadi salah satu cirinya. Di era Jokowi, 2014 hingga kini, pendekatannya dengan pembangunan infrastruktur. Meski begitu, belum menyentuh persoalan mendasar di Papua. Jakarta dianggap masih melihat perlawanan Papua sebagai gerakan separatis.

Sementara catatan Kontras Jakarta, sepanjang medio 2014-2016, kekerasan terhadap orang Papua meningkat terkait kebebasan berpendapat, diantaranya mengenai penentuan nasib sendiri. Pada 2014 ada 19 kasus, 2015 sebanyak 21 kasus dan hingga Juli 2016 meningkat sebanyak 28 kasus.

"Jumlah demonstran yang ditangkap juga meningkat. Pada 2014 sebanyak 150 orang, 2015 sebanyak 540 dan hingga Juli 2016 meningkat menjadi 2.628 orang," kata Koordinator Kontras, Haris Azhar di Jakarta.

Kontras menyatakan, wilayah Jayapura menduduki peringkat tertinggi penangkapan dengan jumlah 32 peristiwa. Kemudian ada Mimika dengan 12 peristiwa, Yahukimo sembilan peristiwa, Meauke tujuh peristiwa dan Nabire empat peristiwa. (*)

loading...

Sebelumnya

Polda Papua didesak tindak lanjuti dugaan korupsi bupati Biak

Selanjutnya

KPU sesalkan pembongkaran posko kandidat di Kampung Puai

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe