Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Raperdasi Kependudukan akan mengatur arus penduduk dari luar Papua
  • Minggu, 08 Januari 2017 — 18:00
  • 841x views

Raperdasi Kependudukan akan mengatur arus penduduk dari luar Papua

Menurutnya, tak bisa dipungkiri kini arus masuknya penduduk dari luar Papua ke Papua begitu pesat dan gampang. Akibatnya berdampak besar terhadap orang asli Papua. Untuk itu perlu dilakukan pengendalian.
Arus penduduk masuk ke Papua lebih banyak memanfaatkan jasa kapal laut - Dok. Jubi
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Kyoshi Rasiey

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Badan Pembentukan Perdasi/Perdasus (BP3) DPR Papua berharap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) pengendalian penduduk bisa disahkan pihak eksekutif dan legislatif tahun ini bersama beberapa Raperdasi lainnya yang drafnya sedang disusun alat kelengkapan dewan.

Anggota BP3 DPR Papua, Natan Pahabol mengatakan, Raperdasi pengendalian penduduk penting lantaran aturan ini nantinya yang akan mengatur masuknya penduduk dari luar Papua.

"Semoga pada tahun ini Raperdasi pengendalian penduduk itu sudah bisa disahkan. Raperdasi ini penting lantaran akan menjadi acuan mengatur penduduk dari luar Papua yang masuk ke Papua," kata Natan pekan lalu.

Menurutnya, tak bisa dipungkiri kini arus masuknya penduduk dari luar Papua ke Papua begitu pesat dan gampang. Akibatnya berdampak besar terhadap orang asli Papua. Untuk itu perlu dilakukan pengendalian.

"Ada kriteria-kriteria yang akan dijadikan pedoman untuk penduduk yang akan datang dan menetap di Papua nantinya. Semua itu akan diatur dalam Raperdasi pengendalian penduduk tersebut," ucapnya.

Hal yang sama dikatakan anggota BP3 DPR Papua lainnya, Emus Gwijangge. Menurutnya, kini arus penduduk masuk ke Papua begitu pesat. Namun banyak orang yang datang ke Papua tanpa tujuan jelas.

"Makanya perlu diatur. Selama ini orang begitu bebas masuk ke Papua tanpa tujuan jelas. Akibat pesatnya arus penduduk masuk ke Papua mengakibatkan orang asli Papua terpinggirkan," kata Emus.

Katanya, jika daerah lain di Indonesia seperti Yogya dan lainnya bisa memberlakukan pengendalian penduduk, Papua juga bisa.

"Di Jogja misalnya di sana itu sulit untuk orang dari luar memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai penduduk tetap. Sebelum memiliki KTP penduduk tetap, orang dari luar hanya diberikan semacam ijin tinggal sementara," imbuhnya. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Hadirkan Kapolda dan Kapolresta, KNPB gugat penangkapan anggotanya

Selanjutnya

Keluarga minta Hosea Yeimo dan Ismail Alua dibebaskan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe