Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Ndiken : Jangan rampas hak kesulungan orang Marind
  • Senin, 09 Januari 2017 — 10:27
  • 719x views

Ndiken : Jangan rampas hak kesulungan orang Marind

“Kami sangat yakin dan optimis aksi demonstrasi yang akan dilakukan besok, 9 Januari 2017, akan mendapat dukungan penuh dari semua masyarakat Marind,” katanya.
Masyarakat Marind-Buti saat mengikuti suatu kegiatan di Kantor Kelurahan Samkai beberapa waktu lalu - Jubi/Frans L Kobun
Ans K
Editor : Angela Flassy
LipSus
Features |
Senin, 23 April 2018 | 13:37 WP
Features |
Selasa, 17 April 2018 | 13:24 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Merauke, Jubi - Hak kesulungan bagi orang Marind harus diberikan untuk menduduki posisi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke. Tidak boleh ada yang rakus merampas posisi tersebut, apalagi bukan anak asli Marind.

Penegasan itu disampaikan salah seorang Tokoh Intelektual Marind, Harry Ndiken kepada Jubi Jumat (6/1/2017).

“Saya kira semua orang harus memahami dengan baik bahwa hak kesulungan harus diberikan kepada orang Marind sebagai pemilik negeri ini untuk menjadi ketua dewan. Tidak bisa diberikan kepada orang lain,” pintanya.

Orang Marind juga, lanjut Harry, perlu kritis dan berani mengatakan sesuatu yang benar.

“Kami sangat yakin dan optimis aksi demonstrasi yang akan dilakukan besok, 9 Januari 2017, akan mendapat dukungan penuh dari semua masyarakat Marind,” katanya.

Diharapkan orang yang ‘bernafsu’ ingin maju menjadi Ketua DPRD Merauke, agar mengurungkan niatnya. Karena orang Marind tidak akan pernah tinggal diam.

“Kami akan terus melakukan aksi dengan melancarkan protes jika sampai posisi ketua dewan jatuh kepada orang lain,” tegasnya.

“Kapan lagi orang Marind akan menjadi Ketua DPRD Merauke. Ini saatnya yang paling tepat. Bahwa Merauke adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tetapi di Papua, ada otonomi khusus (Otsus) diberikan,” ungkap dia.

Salah seorang Tokoh Marind, H. Waros Gebze dengan tegas menolak agar Fransiskus Sirfefa ‘disodorkan’ oleh partai Gerindra menjadi Ketua DPRD Merauke.

“Ingat bahwa di lembaga dewan, masih ada beberapa anak Marind dan juga dari partai sama,” katanya.

Olehnya, menurut Waros,  satu diantaranya harus menduduki posisi ketua dewan. “Komitmen kami sudah jelas, dimana harus orang Marind menduduki posisi ketua dewan,” tegasnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Pemberian marga pada orang non Marind, itu bentuk pelecehan terhadap adat

Selanjutnya

Yayasan Kalam Kudus Jayapura siap bantu anak-anak suku Korowai

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Lembar Olahraga |— Minggu, 22 April 2018 WP | 9692x views
Berita Papua |— Jumat, 20 April 2018 WP | 3389x views
Pasifik |— Senin, 23 April 2018 WP | 2124x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe