TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Ganti rugi tanah kantor DPRD Merauke Rp50 M
  • Selasa, 10 Januari 2017 — 10:37
  • 761x views

Ganti rugi tanah kantor DPRD Merauke Rp50 M

“Saya mengantongi berbagai dokumen kepemilikan tanah dari nenek yang diturunkan lagi kepada orangtua. Sehingga tak bisa ada yang mengklaim sebagai miliknya,” ungkap dia.
Suasana dalam ruangan DPRD Merauke yang dipadati orang Marind - Jubi/Frans L Kobun
Ans K
[email protected]
Editor : Angela Flassy

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Merauke, Jubi - Pemilik hak ulayat tanah Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, Agustinus H. Onggat Gebze menuntut pembayaran ganti rugi tanah Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke sebesar Rp50 miliar.

Kepada Jubi Senin (9/1/2017), Agustinus mengatakan, tanah tersebut adalah milik neneknya yang diturunkan kepada orangtua dan diteruskan kepada dirinya sebagai anak. “Jadi, saya berhak menuntut ganti rugi pembayaran tanah, setelah dibangun kantor dewan untuk berbagai kegiatan pelayanan kepada masyarakat selama ini,” ujarnya.

Diakui jika beberapa waktu lalu, salah seorang warga Marind,  sempat mengklaim jika tanah  Kantor DPRD Merauke adalah miliknya. Namun, sudah dilakukan pertemuan dan bersangkutan menyampaikan permohonan maaf.

“Saya mengantongi berbagai dokumen kepemilikan tanah dari nenek yang diturunkan lagi kepada orangtua. Sehingga tak bisa ada yang mengklaim sebagai miliknya,” ungkap dia.

Dijelaskan, pihaknya telah membuat surat secara resmi kepada pimpinan dewan sekaligus meminta pembayaran ganti rugi tanah. Juga melampirkan dokumen berupa surat penting lain. “Ya, saya butuh kepastian waktu kapan dilakukan pembayaran, sehingga menjadi lebih jelas,” pintanya.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Merauke, Marotus Solikah mengaku, pihaknya telah menerima surat bersama dokumen dari pemilik hak ulayat, terkait tuntutan ganti rugi tanah tersebut.

“Kami akan tindaklanjuti dengan melakukan koordinasi bersama Bupati Merauke, Frederikus Gebze terlebih dahulu. Nanti ada informasi lanjutan setelah sudah ada pertemuan bersama pemerintah,” tuturnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Seribuan masyarakatMarind duduki kantor DPRD Merauke

Selanjutnya

Hendak dibawa Jamaah Tabliq ke Jakarta, seorang anak diturunkan dari pesawat

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe
wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul nakliyat