Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Meepago
  3. Penggunaan dana desa di Deiyai kurang sosialisasi
  • Selasa, 10 Januari 2017 — 11:05
  • 2365x views

Penggunaan dana desa di Deiyai kurang sosialisasi

“Penggunaan dana desa mohon disosialisasikan, karena penggunaan Dandes oleh kepala desa di Deiyai, bahkan di Meepago, selama ini ada masalah,” kata Tino Mote kepada Jubi di Waghete, ibukota Kabupaten Deiyai, Senin, (9/1/2016).
Ilustrasi uang - IST
Abeth You
Editor : Zely Ariane
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Deiyai, Jubi – Tokoh pemuda Kabupaten Deiyai, Tino Mote meminta penggunaan dana desa (Dandes) di Deiyai  disosialisakan agar transparan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat melalui instansi terkait.

“Penggunaan dana desa mohon disosialisasikan, karena penggunaan Dandes oleh kepala desa di Deiyai, bahkan di Meepago, selama ini ada masalah,” kata Tino Mote kepada Jubi di Waghete, ibukota Kabupaten Deiyai, Senin, (9/1/2016).

Menurut Tino, Dandes yang telah diberikan ke setiap desa belum terasa manfaatnya karena hanya dibagi-bagi begitu saja, padahal tujuan dana desa untuk peningkatan layanan penyelenggaraan pemerintah desa.

“Salah satu tujuan pemberian dana desa adalah meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya,” ujarnya.

Jika kondisi ini dibiarkan dan tak segera ditangani, ia mengkhawatirkan suatu saat seorang kepala desa bisa dipanah oleh warga. “Kalau seorang kepala desa dipanah, siapa yang bertanggungjawab? Jadi sasaran dari sosialisasi ini harus dilakukan oleh kepala kampung, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) dan Pemkab. Mereka harus sadar dan lakukanlah,” harapnya.

Yulianus, seorang warga, mengatakan jika dana desa dicairkan di balai desa jadi ajang perebutan antara Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) dan masyarakat, sehingga kerapkali terjadi masalah.

“Itu karena tidak pernah ada sosialisasi. Nah, sekarang mereka (BPMD) harus berpikir supaya bisa sosialisasi dan masyarakat sadar atas penggunaan dana desa itu,” tandasnya.

Sebelumnya BPMK Provinsi Papua, mengakui penggunaan dana desa yang tidak tepat sasaran selama 2016 di beberapa kabupaten/kota.

Kepala BPMK Provinsi Papua Donatus Motte, di Jayapura mengatakan tidak tepatnya penggunaan dana desa itu diketahui setelah ditemukan beberapa kabupaten yang membeli mobil dan sepeda motor dari anggaran tersebut.(*)

loading...

Sebelumnya

Keluarga korban kasus Paniai Berdarah masih sakit hati

Selanjutnya

3.000 lebih peserta bakal hadiri Muspasmee di Madi

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 32882x views
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 8927x views
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 6437x views
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 5761x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5591x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe