close
Iklan Kominfo
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Domberai
  3. Ini kata anggota DPR Papua Barat soal Perdat Raja Ampat
  • Selasa, 10 Januari 2017 — 15:38
  • 1337x views

Ini kata anggota DPR Papua Barat soal Perdat Raja Ampat

“Artinya perdat yang tidak bertentangan demi kepentingan umum dapat diakui dan bisa dibahas oleh DPR tapi tidak dengan nama peraturan adat, diajukan ke DPR dengan nama peraturan daerah yang memuat pasal-pasal yang dianggap penting demi kepentingan orang banyak,” ujarnya.
Lokakarya penyusunan Peraturan Adat Suku Maya di Raja Ampat - Jubi/Florence Niken
Florence Niken
Editor : Timoteus Marten

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Sorong, Jubi – Peraturan adat (perdat) yang diinisiasi Dewan Adat Suku (DAS) Maya terhadap pengelolaan perikanan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat dinilai sangat baik dari sisi aturan. Hal itu terutama untuk memperkuat peraturan yang berlaku secara nasional dan daerah.

Menurut anggota Bapem Perda DPR Papua Barat, Abraham Goram Gaman, perdat ini tidak bisa ditetapkan (menjadi perda) karena di DPR tidak ada nomenklatur yang membahas tentang perdat.

“Namun karena ada kemauan untuk memperkuat peraturan yang telah ada, maka peraturan ini bisa dibahas untuk memperkuat peraturan yang sama dengan nama perdasi (peraturan daerah provinsi). Peraturan adat bisa dibahas, yang tidak bertentangan dapat diberlakukan di tingkat lokal, yang penting dalam pembahasan melibatkan anggota DPR dan pemerintah daerah,” katanya ketika dihubungi Jubi di Sorong, Papua Barat, Selasa (10/1/2017).

Ia mengatakan, perdat itu bisa diakui dan diberlakukan secara lokal untuk mendukung peraturan daerah (perda). 

“Artinya perdat yang tidak bertentangan demi kepentingan umum dapat diakui dan bisa dibahas oleh DPR tapi tidak dengan nama peraturan adat, diajukan ke DPR dengan nama peraturan daerah yang memuat pasal-pasal yang dianggap penting demi kepentingan orang banyak,” ujarnya.

Di sisi lain sebenarnya perdat ini bisa  memperkaya perdasus (peraturan daerah khusus) yang akan dibahas akhir Januari 2017, yaitu perdasus tentang provinsi konservasi.

“Maka beberapa pasal dapat diambil untuk memperkuat perdasus tersebut,” katanya.

Ia mengatakan, DPR PB masih membahas 6 perdasi dan perdasus yang dianggap urgen pada tahun 2016.

“Ini merupakan mekanisme sehingga dari waktu tidaklah terlalu cukup untuk membahas provinsi konservasi di tahun 2016,” katanya.

“Baru akhir Januari akan dibahas sehingga mudah-mudahan dapat ditetapkan pertengahan tahun,” katanya.

Sekretaris Komisi E DPR PB ini melanjutkan, setelah dibahas nanti akan dievaluasi di tingkat pusat. Setelah itu masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri sebelum dibahas kembali di DPR.

“Memang mekanismenya panjang dalam penetapan suatu perda,” katanya.

Papua Barat sebagai provinsi konservasi telah dicanangkan oleh Abraham O. Atururi, Gbernur Papua Barat pada tanggal 19 Oktober 2015 saat meresmikan kantor gubernur. (*)

loading...

Sebelumnya

ASDP akui minimnya armada untuk wilayah Kaimana dan Fakfak

Selanjutnya

Sedekah Rombongan evakuasi pasien lumpuh

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4947x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4326x views
Domberai |— Minggu, 21 Oktober 2018 WP | 4034x views
Otonomi |— Rabu, 17 Oktober 2018 WP | 2524x views
Polhukam |— Selasa, 16 Oktober 2018 WP | 2476x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe