Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Ibukota
  3. PKB usulkan kurikulum bela negara kurangi materi militer
  • Rabu, 11 Januari 2017 — 14:53
  • 1403x views

PKB usulkan kurikulum bela negara kurangi materi militer

Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding menilai materi dalam program Bela Negara yang digagas pemerintah harus minim materi tentang militer namun lebih banyak mengandung materi sejarah perjuangan, konstitusi, persatuan, dan resolusi konflik.
Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding. –tempo.co
ANTARA
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Lina Nursanty

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jakarta, Jubi – Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding menilai materi dalam program Bela Negara yang digagas pemerintah harus minim materi tentang militer namun lebih banyak mengandung materi sejarah perjuangan, konstitusi, persatuan, dan resolusi konflik.

"Syaratnya Diklat bela negara lebih menekankan kepada memahami Pancasila, kebhinekaan, dan pemahaman agama yang rahmatan lil'alamin. Untuk itu, kesan militeristik pelatihan bela negara dengan berbagai atributnya harus diminimalkan," kata Karding di Jakarta, Rabu (11/1).

Dia mengatakan idealnya Diklat bela negara 80 persen materinya sejarah perjuangan, konstitusi, persatuan, dan resolusi konflik dan sisanya terkait penguatan disiplin dengan baris berbaris serta upacara.

Menurut dia, untuk mengembangkan semangat persatuan, pelaksanaan Diklat seharusnya dilakukan dengan peserta yang beragam, tidak oleh satu kelompok ormas saja. "Pelatihan bela negara terhadap FPI oleh TNI sebagai hal yang tidak perlu direaksi berlebihan karena bisa jadi materi cinta Tanah Air, toleransi dan disiplin yang disampaikan pada pelatihan, mengubah kelompok yang anti kemajemukan menjadi toleran," ujarnya.

Dia mengatakan berdasarkan pengalamannya mengisi berbagai pelatihan Empat Pilar yang dijalankan MPR, dirinya mencermati di beberapa tempat, memang terjadi pendangkalan pemahaman soal Pancasila. Karena itu Ketua FPKB di MPR itu, berharap pelatihan bela negara dapat meningkatkan penghayatan terhadap Pancasila, sehingga semangat menjaga persatuan dan kebhinekaan di Indonesia terus terjaga.

"Namun program bela negara harus ditopang oleh landasan hukum yang jelas, karena bila tidak ada aturan yang gamblang hanya akan menimbulkan kontroversi," katanya.

Hal itu, menurut dia, termasuk isu militerisasi melalui organisasi-organisasi paramiliter yang dapat membahayakan semangat demokrasi di Indonesia. Karding menilai dengan regulasi yang jelas maka ukuran dan prasyaratnya juga akan menjadi jelas sehingga program bela negara tidak bisa hanya bertumpu pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

"Ayat tersebut, harus diatur melalui peraturan atau regulasi setingkat undang-undang. Tidak adanya landasan hukum yang lebih rinci, konsep dan tujuan program bela negara menjadi tak jelas," ujarnya.(*)
 

loading...

Sebelumnya

OJK hentikan enam usaha investasi ilegal

Selanjutnya

Pelaku perdagangan manusia tertangkap di Malaysia

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe