Konferensi Luar Biasa
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Kabupaten/kota diminta laporkan pembentukan PPID
  • Rabu, 11 Januari 2017 — 18:14
  • 836x views

Kabupaten/kota diminta laporkan pembentukan PPID

"Target kami pada 2016 itu 100 persen, tapi setelah dikonfirmasi kepala SKPD kabupaten/kota mengaku sudah buat namun belum disampaikan ke Biro Humas provinsi. Untuk itu, silahkan berikan laporan tertulis kepada kami untuk di data," kata Adrijani kepada wartawan, di Jayapura, Rabu (11/1/2017).
Banner yang terpasang di kantor gubernur Papua tentang oentingnya PPID – Jubi/Alex
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Angela Flassy

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Biro Humas dan Protokol Setda Papua meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi, kabupaten/kota untuk sampaikan laporan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di daerahnya masing masing.

Kepala Bagian Dokumentasi dan Publikasi Biro Humas dan Protokol Setda Papua, Adrijani mengatakan sampai saat ini masih banyak kabupaten/kota yang belum membentuk PPID, namun ketika dikonfirmasi banyak yang mengaku sudah membentuk.

"Target kami pada 2016 itu 100 persen, tapi setelah dikonfirmasi kepala SKPD kabupaten/kota mengaku sudah buat namun belum disampaikan ke Biro Humas provinsi. Untuk itu, silahkan berikan laporan tertulis kepada kami untuk di data," kata Adrijani kepada wartawan, di Jayapura, Rabu (11/1/2017).

Ia menjelaskan, beberapa waktu lalu, penilaian dari Komisi Informasi Pusat Provinsi Papua masuk 15 besar, hal ini kemungkinan baru 12 kabupaten/kota yang benar benar membentuk PPID, sementara Papua memiliki 29 kabupaten/kota.

"Untuk itu, tahun ini kami dorong agar semua daerah bisa membentuk PPID," tambahnya.

Untuk provinsi sendiri, ujar Adrijani, sampai saat ini masih ada delapan SKPD dari 48 satuan kerja yang belum membentuk PPID.

"Katanya Kabupaten dan Kota Jayapura sudah, tetapi sampai sekarang kami belum ada laporan mengenai hal itu," kata Adrijani.

Pada 2014 Papua termasuk provinsi yang tidak taat kepada undang undang keterbukaan informasi publik, sementara 2015 sudah masuk dan pada 2016, Papua masuk 15 besar meskipun semua daerah belum membentuk.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Papua Israil Ilolu, mengingatkan PPID SKPD untuk segera membuat website atau halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet, “sehingga dapat diakses secara mudah oleh masyarakat,” katanya. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Diskominfo Papua optimistis E-goverment berjalan

Selanjutnya

Legislator tuding program pemda di Papua hanya copy paste

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe