PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
  1. Home
  2. Lapago
  3. LMA Wilayah Walesi tuntut kompensasi pembangunan bak air
  • Kamis, 12 Januari 2017 — 09:55
  • 645x views

LMA Wilayah Walesi tuntut kompensasi pembangunan bak air

“Masyarakat sudah sepakat agar pemerintah melakukan sosialisasi kemudian membayar lunas dulu kepada masyarakat adat sebelum pembangunan seanjutnya,” kata Herman Yelipele yang datang ke Redaksi Jubi, Rabu, (11/1/2017).
Herman Yelipele saat memberikan keterangan pers di Kantor Jubi, Selasa (10/1/2017) - Jubi/Hengky Yeimo
Hengky Yeimo
yeimohengky@gmail.com
Editor : Zely Ariane

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Wilayah Walesi, Herman Yelipele menuding Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tidak membayar kompensasi kepada masyarakat adat pemilik hak ulayat dalam pembangunan bak air di Distrik Walesi, di tanah adat milik klan Yelipele, Elopere, Lanitapo, Asolipele.

“Masyarakat sudah sepakat agar pemerintah melakukan sosialisasi kemudian membayar lunas dulu kepada masyarakat adat sebelum pembangunan seanjutnya,” kata Herman Yelipele yang datang ke Redaksi Jubi, Rabu, (11/1/2017).

Yelipele mengaku pembangunan sarana infrastruktur air bersih ini sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi menurut dia pemerintah tidak melibatkan lembaga adat untuk membicarakannya.Sehingga sempat terjadi pemalangan oleh masyarakat ditahun 2015 dan 2016.

"Kami menuding ini permainan LMA Kabupaten Jayawijaya dan pemerintah,  mereka mengabaikan LMA wilayah yang harusnya menentukan pembangunan di wilayah yang kita pimpin", kata Herman Yelipele.

Menurut dia pembangunan sarana air bersih ini sudah dimulai sejak tahun 2015. Karena belum selesai maka akan dilanjutkan hingga tahun 2019.

Masalahnya, lanjut dia, koordinasi dengan masyarakat adat selama ini dilakukan secara sepihak. Sehingga tak heran terjadi pemalangan lagi, padahal (kompensasi) sudah dibahas dalam anggaran tahun 2017, kata Yelipele

Warga Walesi lainnya, Leo Lanitapo turut menekankan bahwa yang menentukan pembangunan masuk atau tidak ke suatu wilayah adalah masyarakat adatnya.

“Sebab kamilah yang mengetahui dimana lokasi-lokasi yang bersejarah atau tempat-tempat keramat di kampung. Sehingga pemerintah jangan main hakim sendiri karena kami yang mengetahui geografi di kampung ini,” ucapnya.(*)

Sebelumnya

Mahasiswa minta Bupati Tolikara terpilih nanti bangun asrama mahasiswa di semua Kota studi

Selanjutnya

Oknum polisi diduga aniaya warga sipil hingga tewas

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua