PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Izin ekspor berakhir, Papua tetap tuntut pengembalian kelebihan pajak Freeport
  • Kamis, 12 Januari 2017 — 10:39
  • 677x views

Izin ekspor berakhir, Papua tetap tuntut pengembalian kelebihan pajak Freeport

"Padahal UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, wajib pajak hanya diwajibkan membayar 25 persen. Kami terus berjuang agar dana ini dikembalikan kepada Pemprov Papua," katanya.
Ilustrasi pajak - IST
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Kyoshi Rasiey

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Meski belum ada kejelasan perpanjangan izin ekspor kosentrat PT Freeport Indonesia yang berakhir, Rabu (11/1/2017), namun pihak yang ada di Papua tetap menuntut pemerintah pusat mengembalikan mengembalikan kelebihan bayar pajak 10 persen tambang emas dan tembaga asal Amerika itu sejak 1991 hingga kini.

Ketua Tim Ad Hoc yang dibentuk Pemprov Papua untuk menangani kelebihan bayar pajak Freeport, Ruben Magai mengatakan, meski izin ekspor kosentrat PT Freeport berakhir, bukan berarti perjuangan pihaknya menuntut pengembalikan kelebihan bayar pajak tambang yang beroperasi di Kabupaten Mimika, Papua itu juga selesai.

"Kami akan tetap menuntut pemerintah pusat mengembalikan kelebihan bayar pajak Freeport. Kami akan terus berupaya agar kelebihan bayar pajak 10 persen itu dikembalikan kepada Pemprov Papua," kata Ruben Magai via teleponnya, Kamis (12/1/2017).

Menurutnya, kelebihan bayar pajak Freeport tersebut telah disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pihaknya meminta KPK ikut ambil bagian mengusut kelebihan bayar pajak Freeport itu. Kelebihan bayar pajak Freeport itu dianggap dana tak bertuan lantaran tak sesuai UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. 

"Untuk itu negara harus mempertanggungjawabkannya. Ijin ekspor kosentrat kan ada aturannya. Ketika Freeport mengekspor kosentrat, mereka membayar pajak kepada negara sebesar 35 persen.Padahal dalam aturan, harusnya hanya 25 persen. Jadi ada kelebihan 10 persen," ucapnya.

Katanya, pembayaran pajak 35 persen tersebut bukan berdasarkan aturan UU mengenai pajak penghasilan.Namun aturan yang dipakai adalah kontrak kerja Freeport artikel ke 13. Dalam artikel itu, mengatur khusus ekspor konsentrat, Freeport harus membayar pajak penghasilan sebesar 35 persen.

"Padahal UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, wajib pajak hanya diwajibkan membayar 25 persen. Kami terus berjuang agar dana ini dikembalikan kepada Pemprov Papua," katanya.

Izin ekspor kosentrat Freeport telah berakhir, Rabu 11 Januari 2017. Dikutip dari merdeka.com, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri ESDM, Ignasius Jonan menyebut, keputusan terkait izin ekspor kosentrat PT Freeport, telah diparaf oleh Presiden Joko Widodo.

Namun kata Luhut, Freeport harus berkomitmen membangun smelter di daerah yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Sementara Menteri ESDM, Ignasius Jonan mengatakan hal yang sama. "Betul sudah diparaf Presiden. Tapi belum tanda tangan," kata Jonan.

Namun ia meminta semua pihak menuggu keputusan akhir seperti apa. Termasuk apa yang ditawarkan Pemerintah Indonesia terkait berakhirnya izin ekspor kosentrat Freeport, 11 Januari 2017.

"Tunggu keputusannya. Tunggu Presiden. Semoga bisa secepatnya," ucapnya. (*)

Sebelumnya

Legislator ingatkan negara kasus HAM Papua belum tuntas

Selanjutnya

Polisi tembak seorang warga di Kampung Berap dengan alasan DPO

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua