PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. HRW nilai janji Jokowi untuk penuntasan HAM Papua hanya retorika
  • Minggu, 15 Januari 2017 — 14:04
  • 1333x views

HRW nilai janji Jokowi untuk penuntasan HAM Papua hanya retorika

"Namun hingga kini, pemerintah Indonesia belum memberikan rincian apapun tentang kapan, di mana, dan bagaimana kasus akan ditangani," ungkap Kine.
Ilustrasi - IST
Victor Mambor
victor_mambor@tabloidjubi.com
Editor :

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) berulang kali mengatakan mereka berniat menggunakan pendekatan baru di Papua dan Papua Barat, terkait gerakan pro-kemerdekaan, termasuk mengatasi masalah hak asasi manusia.

"Kenyataannya tidak sesuai dengan retorika yang disampaikan," kata Phelim Kine, Deputi Direktur Human Rights Watch (HRW) untuk wilayah Asia.

Pada bulan April 2016, HRW mencatat pemerintah Indonesia mengumumkan akan melakukan penuntasan secara terbuka untuk 11 kasus HAM Papua di masa lalu yang menjadi prioritas. Termasuk pembantaian Biak pada bulan Juli 1998, ketika pasukan keamanan menembaki peserta pengibaran Bintang kejora secara damai, kasus Wasior berdarah pada tahun 2001 dan Wamena pada tahun 2003 yang menewaskan puluhan orang dan ribuan mengungsi, serta pembubaran paksa Kongres rakyat Papua pada Oktober 2011 yang menewaskan tiga orang dan ratusan lainnya luka-luka.

"Namun hingga kini, pemerintah Indonesia belum memberikan rincian apapun tentang kapan, di mana, dan bagaimana kasus akan ditangani," ungkap Kine.

Janji Presiden Joko Widodo tentang akses jurnalis asing pun menurut Kine masih belum terbukti secara terbuka, hanya sebatas retorika. Pemerintah Indonesia pada kenyataannya terus membatasi akses wartawan asing dan pemantau ke wilayah tersebut. Pada bulan Januari 2016, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok menolak visa korensponden France 24, Cyril Payen yang mengajukan aplikasi visa jurnalis untuk perjalanan jurnalistik ke Papua.

"Pejabat pemerintah Indonesia menolak visa Payen atas dasar laporan jurnalistik Payen sebelumnya yang difokuskan pada sentimen pro-kemerdekaan, disebut bias dan tidak seimbang," ujar Kine.

Namun menurutnya, bukannya berdiskusi dengan Payen dan France 24 untuk menantang publik membuktikan ketidakakuratan laporan Payen sebelumnya, otoritas Indonesia mengancam untuk menolak visa Payen dan wartawan France 24 lainnya yang ingin melakukan pekerjaan jurnalistik di Indonesia.

"Kasus Payen ini menyoroti kesenjangan antara janji Jokowi dan realitas yang dihadapi wartawan asing," lanjut Kine.

Dalam laporan tahun 2017, HRW mencatat tanggal 2 Mei, polisi Indonesia menahan lebih dari 1.500 pendukung kemerdekaan Papua dengan tuduhan "demonstrasi tanpa izin". Polisi memang membebaskan mereka yang ditahan setelah beberapa jam, tanpa tuduhan yang jelas. Namun HRW mmenggarisbawahi penahahan ini sebagai bukti kurangnya toleransi pada hak menyampaikan ekspresi secara damai yang berkaitan dengan aspirasi politik di Papua. Selain itu, tercatat juga, pada akhir Agustus 2016, 37 aktivis Papua masih dipenjara atas tuduhan makar. Sebagian besar dari tahanan ini hanya melakukan aksi demonstrasi damai tanpa kekerasan. (*)

Sebelumnya

KJRI Melbourne didatangi pemrotes pro West Papua, satu orang ditahan

Selanjutnya

Bicarakan keanggotaan West Papua, Sogavare mulai tur MSG

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua