Konferensi Luar Biasa
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Disnakerduk merasa perlu ada survei tenaga kerja lokal
  • Minggu, 15 Januari 2017 — 16:15
  • 543x views

Disnakerduk merasa perlu ada survei tenaga kerja lokal

"Memang perlu dilakukan survei dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota, karena kami di provinsi hanya mempunyai tugas memfasilitasi dari sisi regulasi dan peningkatan kapasitas aparatur," kata Rawar kepada wartawan, di Jayapura belum lama ini.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Provinsi Papua, Yan Piet Rawar memberikan hadiah kepada peserta pelatihan Balai Latihan Kerja dan Indutri (BLKI) - Jubi/Alex
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Kyoshi Rasiey

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan (Disnakerduk) Provinsi Papua menyatakan, untuk mengetahui berapa banyak tenaga kerja lokal yang bekerja di perusahaan-perusahaan swasta di seluruh wilayah Bumi Cenderawasih, perlu dilakukan survei atau identifikasi.

Kepala Disnakerduk Provinsi Papua, Yan Piet Rawar mengatakan disamping mengetahui data pasti, survei dilakukan juga untuk mengetahui apa saja permasalahan yang dihadapi tenaga kerja lokal sehingga ketika dalam pembekalan bisa diberikan bobot pembinaan sikap mental dan pengetahuan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

"Memang perlu dilakukan survei dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota, karena kami di provinsi hanya mempunyai tugas memfasilitasi dari sisi regulasi dan peningkatan kapasitas aparatur," kata Rawar kepada wartawan, di Jayapura belum lama ini.

Menurutnya, kabupaten dan kota merupakan operator, sehingga kedepan perlu dilakukan survei mengapa presentase orang Papua sangat rendah dalam perusahaan-perusahaan atau dimanapun, sehingga perencanaan ketenagakerjaan kedepan secara nasional bagaimana menyerap tenaga kerja, disamping itu juga tenaga kerja lokal bisa terlibat.

"Kalau tenaga kerja lokal tidak banyak terlibat, saya pikir ini menjadi satu pemicu terjadinya masalah-masalah sosial lainnya. Tentu ini kami sangat tidak harapkan," ucapnya.

Mengenai isu nasional tentang banyaknya tenaga kerja asing berbondong-bondong ke Indonesia, apakah ada sampai juga ke Papua, ujar Rawar, memang ada masuk seperti di wilayah Timika. Hal ini bukan baru sekarang, tapi sejak berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN sudah banyak masuk di sektor pertambangan, kemudian di pertanian dan jasa.

"Jasa ini yang buat kami sedikit susah untuk monitor, karena kebanyakan mereka menggunakan visa kunjunngan tetapi didalamnya mereka manfaatkan untuk melakukan bisnis. Oleh sebab itu harus terintegrasi dengan instansi terkait, misalnya imigrasi dan kepolisian," katanya.

Untuk itu, tambah Rawar, perlu dilakukan pendataan terharap tenaga kerja asing yang masuk di Papua, agar pengendalian penduduk baik tenaga kerja asing yang datang untuk bekerja maupun mereka yang datang untuk kunjungan wisata bisa di monitor secara baik.

"Pendataan terhadap tenaga kerja asing harus ada karena memang sangat penting, agar kami bisa tau apakah kedatangan mereka benar-benar untuk bekerja atau ada misi-misi lain, agar tidak mengganggu kondisi kependudukan Papua," kata Rawar.

Sementara itu, Kepala Balai Latihan Kerja dan Industri (BLKI) Provinsi Papua Frans Kopong, mengatakan tahun ini pihaknya tetap akan menjalankan program-program tahun lalu, dimana akan tetap melakukan pembinaan dan pelatihan bagi para pencari kerja yang ada di Papua.

"Selama ini yang menjadi kendala anak magang adalah ketika mereka sudah diterima bekerja, terkadang tidak sampai dua bulan mereka sudah berhenti dari tempat kerja, padahal mereka memiliki keahlian yang sangat baik," kata Frans.

Menurut ia, sampai saat ini kebanyakan anak anak Papua lebih memilih untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS), padahal saat mengikuti pelatihan dan pembinaan di BLKI, mereka menunjukan kemampuan untuk bekerja di swasta.

"Pada dasarnya mereka mau jadi PNS, karena mungkin mereka lebih lebih bebas dari pada di perusahaan swasta," ucapnya. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

BPLH ajak masyarakat jaga daerah resapan

Selanjutnya

Pemprov Papua imbau masyarakat antisipasi curah hujan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe