Festival Film Papua
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Anak-anak dalam ancaman, Indonesia darurat kejahatan seksual
  • Selasa, 17 Januari 2017 — 19:54
  • 1152x views

Anak-anak dalam ancaman, Indonesia darurat kejahatan seksual

“Bagi pelaku anak di bawah usia berdasarkan ketentuan UU No11/2012 proses hukum tetap ditegakkan. Cuma bagi pelaku anak hukumannya tidak lebih dari 10 tahun,” katanya.
Ilustrasi - IST
Florence Niken
gendis2005.soebroto@gmail.com
Editor : Timoteus Marten

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Sorong, Jubi – Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak Indonesia Aris Merdeka Sirait mengatakan, Indonesia dalam situasi darurat kejahatan seksual.  

Hal ini dikatakan Aris ketika dihubungi Jubi dari Sorong, Papua Barat akhir pekan lalu menyusul kasus pemerkosaan terhadap Khezia Mamanza, 6 tahun oleh tiga pelaku berinisial D (18), L (14) dan N (18) pada 10 Januari 2017.  

“Kejahatan seksual terhadap anak bergerombol (gengRAPE) yang terjadi di Indonesia seperti yang terjadi di Sorong adalah bukti bahwa anak-anak kita dalam ancaman dan Indonesia dalam situasi darurat kejahatan seksual,” kata Aris.  

Ia melanjutkan, dua minggu memasuki awal bulan Januari 2017 peristiwa kejahatan seksual terhadap anak secara bergerombol dan melibatkan anak sebagai pelaku secara sadis sudah menjadi fenomena menakutkan.  

Dalam kurun waktu dua minggu bulan Januari pihaknya telah menerima 4 kasus gengRAPE; 2 Januari dua orang anak kakak beradik usia 7 dan 9 tahun menjadi korban kejahatan seksual bergerombol oleh 7 orang tetangganya di Tuktuk Siafong, Kabupaten Samosir, 6 Januari seorang siswi SMP menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan 8 orang pelaku setelah pelaku menkonsumsi ganja di Pematang Siantar, 7 Januari seorang siswi SMP menjadi korban kejahatan seksual yang dilakukan 8 orang setelah mengonsumsi pornografi di Kabupaten Deliserdang dan kekerasan 3 orang pelaku yang diduga sebelumnya melakukan kekerasan seksual dan menghilangkan hak hidup secara paksa dengan cara membenamkan ke kubangan berlumpur.  

“Komnas Perlindungan Anak memprediksi kasus-kasus kejahatan seksual terhadap bergerombol akan akan terus meningkat di Indonesia termasuk di Tanah Papua,” katanya.

Ia berjanji pihaknya akan bekerja sama dengan Kemen PPPA untuk membicarakan kasus kejahatan seksual terhadap anak di Sorong kepada gubernur dan wakil gubernur Papua Barat.  

Hal ini dilakukan untuk menggerakan peran serta masyarakat untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak melalui kegiatan membangun gerakan perlindumgan anak sekampung/desa di tanah Papua.  

“Keterlibatan peran masyarakat a sangat penting sehingga fungsi rumah dan keluar dapat terbangun rumah atau keluarga saling peduli dan ranah pada anak,” katanya.  

Masih kata dia, tak menutup kemungkinan ada di antara pelaku kekerasan terhadap Khezia diduga penderita pedofilia. Namun kecenderungan pelaku sebagai pelaku kriminal. Dan yang menjadi pencetusnya adalah tayangan pornografi dengan didorong dengan miras dan narkoba.  

Pelaku anak yang berusia 15 tahun tindakannya dapat diproses melalui hukum dan penetapan  pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Anak.

“Bagi pelaku anak di bawah usia berdasarkan ketentuan UU No11/2012 proses  hukum tetap ditegakkan. Cuma bagi pelaku anak hukumannya tidak lebih dari 10 tahun,” katanya.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pun mengutuk pelaku kekerasan terhadap Khezia. Menteri Khofifah bahkan bependapat pelaku layak dihukum mati.  

"Sangat pantas pelakunya dihukum mati. Ini bagian dari penjeraan kepada para predator seksual anak dan peringatan bagi siapapun yang melakukan pola dan tindakan sadis dan keji semacam itu," kata Khofifah seperti diberitakan Antara, Jumat (13/1/2017).  

Ia melanjutkan, dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak termaktub adanya pemberatan hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual. Mulai dari hukuman seumur hidup sampai hukuman mati. Hukuman tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, dan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan chip. Perppu tersebut  telah disahkan sejak Oktober tahun 2016.

Dalam kasus Khezia, pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun dan akan dikenakan pasal perlindungan anak dan pasal 81, 82 dan 338 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.  

Setyo Hastiaryo dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Sorong mengatakan untuk menyikapi kejadian ini sistem sosial perlu direformasi. Dengan demikian membutuhkan peran tokoh agama dan tokoh adat.  
Selain itu, lanjutnya, peran pemerintah harus dibenahi dengan menempatkan personil yang benar-benar paham dan mau bekerja tanpa harus menunggu kucuran dana. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

LP3BH: kedudukan hukum ULMWP kuat di MSG

Selanjutnya

Menteri ESDM beri sinyal positif bangun smelter di Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua