PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Saireri
  3. Dua perusahaan tambang emas rebutan areal di Musairo, Nabire
  • Selasa, 17 Januari 2017 — 20:03
  • 1098x views

Dua perusahaan tambang emas rebutan areal di Musairo, Nabire

“Kami meminta agar investor yang datang harus melalui jalur yang benar dan jelas, mempunyai legalitas dari masyarakat dan pemerintah,” katanya.
Kepala Suku Watee Kabupaten Nabire dan beberapa anggota badan musyawarah adat – Jubi/ist
Titus Ruban
titus@tabloidjubi.com
Editor : Angela Flassy

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Nabire, Jubi – Lagi-lagi dua perusahaan tambang emas saling berebut lahan di Kilometer 50, Kali Musairo, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.

PT. Inko Bersatu Internasonal yang dipimpin WNA Korea memiliki surat izin IUP Eskplorasi lahan seluas 5.000 ha sejak 2007, berseteru dengan PT. Darma pimpinan Johanis Baru memperoleh surat pelepasan dari Masyarakat Makimi pada November 2016 lalu.

“Kami berharap, baik kelompok pengusaha maupun masyarakat adat pemilik hak ulayat yang ada di kabupaten Nabire, mari kita menjaga jangan sampai  ada konflik,” imbau Kapolres Nabire, AKBP Semmy R. Thabaa dalam pertemuan mediasi kedua perusahaan  juga masyarakat adat di Nabire, Senin  (16/1/2017).

Pertemuan ini atas permintaan masyarakat adat Kampung Makimi dan Kampung Nifasi, pemiliki areal kilometer 50, lokasi yang diperebutkan kedua perusahaan tersebut.

Kapolres menjelaskan permasalahan pertambangan di Nabire sering kali akibat surat izin yang dikantongi perusahaan, tidak mendapat dukungan dari masyarakat adat.

“Kami meminta agar investor yang datang harus melalui jalur yang benar dan jelas, mempunyai legalitas dari masyarakat dan pemerintah,” katanya.

Ditempat yang sama, Kepala suku besar Watee Kabupaten Nabire, Alex Raiki mengatakan mengenai lokasi pertambangan, seharusnya yang dilakukan investor adalah investor melakukan pengukuran areal dengan masyarakat adat, lalu diverifikasi oleh instansi terkait (pemerintah).

“Pihak dinas harus menyesuaikan dengan keputusan adat dan tidak bisa mengambil keputusan sepihak,” ujarnya.

Menurutnya, selama ini pemerintah daerah sering bermain diatas kertas, tetapi tidak di cross check di lapangan.

“Jadi saya sarankan kedepan semua pengusaha yang datang ke Nabire datanglah ke orang adat di lapangan, kita cross check lokasi, lalu urus izin ke pemerintah,” tegasnya.(*)

Sebelumnya

Tidak benar pegawai PU Nabire dapat motor dari kontraktor

Selanjutnya

Dana PIP diharapkan tepat sasaran

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua