Festival Film Papua
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Pemprov Papua harap PP No 1 tahun 2017 pro rakyat
  • Selasa, 17 Januari 2017 — 20:22
  • 1005x views

Pemprov Papua harap PP No 1 tahun 2017 pro rakyat

"Kalau sudah mengurangi produksi disitulah mulai ada dampak, misalnya pengurangan tenaga kerja," katanya.
Ilustrasi - IST
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Angela Flassy

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Pemprov Papua berharap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah ditandatangani pemerintah pusat, benar-benar berpihak pada rakyat.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua, Bangun Manurung mengatakan PP mengubah aturan ekspor konsentrat, sementara kontrak karya PT. Freeport Indonesia kini mesti diganti menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dan menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.

"Kami berulang kali mengarapkan agar Papua bisa dilibatkan dalam pembahasannya," kata Bangun kepada wartawan, di Jayapura, Selasa (17/1/2017).

Sampai saat ini pemprov Papua dan masyarakat sama sekali belum dilibatkan, baik mengenai masalah divestasi saham maupun soal pembangunan smelter.

"Intinya, kami merasa perlu memberi masukan, lebih khusus untuk kepentingan masyarakat yang ada disekitar areal pertambangan," ujarnya.

Ia katakan, belum diperpanjangnya izin ekspor konsentrat belum akan berpengaruh pada operasional PT. Freeport, karena perusahaan masih dapat berproduksi secara normal. Hasil tambang dapat ditimbun dan disimpan di Amamapare, Mimika.
Dampak negatif baru akan muncul pada jangka panjang, saat perusahaan mengurangi volume produksi, sambil memastikan waktu perpanjangan ekspor konsentrat oleh pusat.

"Kalau sudah mengurangi produksi disitulah mulai ada dampak, misalnya pengurangan tenaga kerja," katanya.

"Lalu tidak ada ekspor. Ini juga berarti nilai penghasilan negara berkurang dan dampaknya Dana Bagi Hasil (DBH) bagi Papua, kecil," tambahnya.

Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty meminta agar pemerintah mempertimbangkan membangun smelter di Papua.

"Sebenarnya bicara ekonomi, modal dan biaya dan lainnya, tentunya kalau produksi lebih ekonomis bila smelter dibangun di Papua," ujarnya. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Wilayah Mamta dinilai strategis kembangkan Kakao

Selanjutnya

Penyerahan DPA 2017 tunggu pembentukan OPD

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua