Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Politisi Gerindra menduga dukungan parpol cenderung karena materi
  • Rabu, 18 Januari 2017 — 12:16
  • 494x views

Politisi Gerindra menduga dukungan parpol cenderung karena materi

"Rekomendasi dari partai ada karena ada uang. Jadi pasangan calon yang memiliki massa, kualitas dan potensi memimpin daerah kalau tak punya uang sulit mendapat rekomendasi dukungan dari parpol. Seakan rekomendasi dikeluarkan kepada pasangan calon setelah melihat uang," kata Elvis, Selasa (17/1/2016).
Ilustrasi bendera Partai Politik - tempo.co
Arjuna Pademme
Editor : Kyoshi Rasiey
LipSus
Features |
Senin, 23 April 2018 | 13:37 WP
Features |
Selasa, 17 April 2018 | 13:24 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Ketua Komisi I DPR Papua yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Elvis Tabuni menduga, rekomendasi dukungan partai politik kepada pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah lebih cenderung karena faktor materi.

Akibatnya kata Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya itu, tak tercipta iklim demokrasi, pembelajaran politik yang baik dan mendapatkan pemimpin yang benar-benar berkualitas.

"Rekomendasi dari partai ada karena ada uang. Jadi pasangan calon yang memiliki massa, kualitas dan potensi memimpin daerah kalau tak punya uang sulit mendapat rekomendasi dukungan dari parpol. Seakan rekomendasi dikeluarkan kepada pasangan calon setelah melihat uang," kata Elvis, Selasa (17/1/2016).

Menurutnya, keberadaan partai politik untuk memberikan pembelajaran politik yang baik kepada masyarakat, menciptakan iklim demokrasi yang baik di dalam negara, bukan untuk bisnis.

"Tapi kalau rekomendasi diberikan kepada pihak tertentu karena faktor uang, saya pikir ini juga bisa mengarah
kepada tindakan dugaan pidana khusus," ucapnya.

Katanya, jika perlu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu menelusuri kemungkinan adanya aliran dana ke partai politik dari calon kepala daerah untuk mendapatkan rekomendasi partai.

"Tak menutup kemungkinan ada jual beli rekomendasi. Apalagi kalau calon tersebut merupakan petahana. Kalau memang ada, dari mana sumber dana itu dan apa tujuannya. Tak menutup kemungkinan ada pejabat yang maju dalam pilkada membeli partai dengan uang rakyat," katanya.

Hal yang sama dikatakan legislator Papua lainnya, Orwan Tolli Wone. Menurutnya, dalam UU Pilkada yang telah direvisi disebutkan parpol atau gabungan parpol dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam pencalonan kepala daerah.
"Kalau tak salah itu ada dalam pasal 187B. Memberikan uang kan sama saja dengan politik uang," kata Orwan.

Kata Wakil Ketua Komisi I DPR Papua itu, politik uang tak memberikan jaminan masa depan daerah. Untuk itu hal tersebut harus dicegah. (*)

loading...

Sebelumnya

Perlu indikator untuk dana hibah lembaga keagaaman

Selanjutnya

Calon tunggal contoh demokrasi yang buruk?

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Lembar Olahraga |— Minggu, 22 April 2018 WP | 9899x views
Berita Papua |— Jumat, 20 April 2018 WP | 3412x views
Pasifik |— Senin, 23 April 2018 WP | 2144x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe