Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Pilihan Editor
  3. Calon tunggal contoh demokrasi yang buruk?
  • Rabu, 18 Januari 2017 — 12:22
  • 1668x views

Calon tunggal contoh demokrasi yang buruk?

"Kalau ada pasangan calon tunggal, tinggal masyarakat yang menentukan pilihannya. Apakah setuju atau tidak," katanya.
Contoh surat suara calon tunggal - tempo.co
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Kyoshi Rasiey

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Legislator Papua, Laurenzus Kadepa menyatakan calon tunggal dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah baik bupati, wali kota dan gubernur bisa saja mencerminkan pembelajaran demokrasi yang buruk meski hal itu diakomodir undang-undang dan aturan Pilkada.

Anggota Komisi I DPR Papua yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM itu mengatakan, tak menutup kemungkinan kandidat yang memiliki finansial mumpuni akan memborong kursi partai untuk memuluskan ambisinya duduk sebagai pimpinan di daerah.

"Akibatnya, sulit menemukan pimpinan yang benar-benar berkualitas untuk memimpin daerah. Dengan calon tunggal seolah hak masyarakat menentukan pilihan dibatasi," kata Kadepa via teleponnya kepada Jubi, Selasa (17/1/2017).

Menurutnya, berbeda kalau calon tunggal itu muncul dari keinginan masyarakat sendiri dan partai politik. Kalau seperti itu kata dia, berarti masyarakat dan partai politik menilai kandidat tersebut punya kapasitas memimpin daerah dan membangun masyarakatnya.

"Asalkan parpol jangan ramai-ramai memberikan dukungan kepada salah satu calon lantaran imbalan materi. Itu juga tak benar. Dukungan itu harus benar-benar karena pertimbangan asas kemampuan dan kapasitas seorang calon pemimpin di daerah, bukan karena alasan finasial," ucapnya.

Namun kata dia, pasangan calon tunggal bukan berarti mutlak menjadi pemimpin di daerah. Meski harus berhadapan dengan kotak kosong, pasangan calon tunggal harus bisa meraih 50 plus satu persen dari suara sah.

"Kalau ada pasangan calon tunggal, tinggal masyarakat yang menentukan pilihannya. Apakah setuju atau tidak," katanya.

Meski dijamin undang-undang, namun calon tunggal merusak iklim demokrasi. Ini juga seolah menggambarkan partai politik memilih cara mudah. Tak ada kompetisi untuk mendapatkan pemimpin terbaik.  

Di Papua, satu dari 11 daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak 15 Februari 2017 mendatang mengusung calon tunggal yakni Kota Jayapura. Calon wali kota petahana, Benhur Tomi Mano yang berpasangan dengan calon wakil wali kota, Rustan Saru (BTM-HaRus) akan berhadapan dengan kotak kosong pada pilkada mendatang.

Namun Ketua Komisi I DPR Papua, Elvis Tabuni khawatir, situasi akan akan menimbulkan pergesekan di masyarakat.

"KPUD Kota Jayapura telah menggugurkan pasangan Boy Markus Dawir-Nur Alam. Saya khawatir ini akan menimbulkan situasi tak nyaman di masyarakat," kata Elvis.

Menurutnya, calon tunggal dalam Pilkada Kota Jayapura bisa berdampak negatif pada pelaksanaan pilkada di Papua kedepannya. Apalagi Kota Jayapura merupakan baro meter di Papua. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

HRW nilai janji Jokowi untuk penuntasan HAM Papua hanya retorika

Selanjutnya

2.376 Kampung di Papua belum teraliri listrik, ESDM minta subsidi

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe