PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Saireri
  3. Surat pelepasan adat bagi investor di Nabire berlaku lima tahun
  • Rabu, 18 Januari 2017 — 19:43
  • 1000x views

Surat pelepasan adat bagi investor di Nabire berlaku lima tahun

“Karena tidak ada batas waktu, investor datang dan pergi begitu saja. Akhirnya hal ini mengakibatkan konflik di masyarakat,” katanya.
Kepala suku dan beberapa pengurus Badan musyawarah adat Suku Watee – Jubi/Titus
Titus Ruban
titus@tabloidjubi.com
Editor : Angela Flassy

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Nabire, Jubi – Badan musyawarah adat Suku Watee akan memberlakukan batas waktu surat pelepasan adat bagi investor di Kabupaten Nabire, Papua.

“Kami merasa pelepasan yang selama ini diberikan tidak dibatasi jangka waktu sehingga sering menimbulkan masalah,” kata Sekretaris Badan Musyawarah Watee, Elon Raiki kepada Jubi di Nabire beberapa waktu lalu.

Hal tersebut diputuskan dalam rapat badan musyawarah adat pada Minggu (15/1/2017) yang menetapkan surat pelepasan adat bagi investor untuk mengolah hasil bumi di wilayah adat Watee selama lima tahun.

“Artinya setelah lima tahun, investor harus mengurus perpanjangan surat pelepasan adat tersebut kepada kami,” ujar Elon.

Keputusan itu diambil berdasarkan pengalaman pihaknya, dimana selama ini surat pelepasan dibuat tanpa masa waktu.

“Karena tidak ada batas waktu, investor datang dan pergi begitu saja. Akhirnya hal ini mengakibatkan konflik di masyarakat,” katanya.

Lanjutnya, hai ini karena kelalaian pihaknya, karena tidak ada berbatas waktu, pengusaha terus mengklaim sebuah wilayah walau tak sedang mengelolanya.

Ia mencontohkan kasus sengketa antara PT. Kristalin dan PT. TAP. Awalnya PT. Kristalin datang dan mendapatkan izin mengelola di Musairo.

“Tetapi karena tidak mendapatkan hasil, mereka kemudian dia pergi. Nah saat itu kami merasa PT. Kristalin sudah keluar lalu kami memberikan lagi pelepasan kepada PT. TAP. Perusahaan ini mendapat hasil dan memperhatikan masyarakat adat di Nifasi dan akhirnya kami merasa perlu untuk mempertahankan. Namun PT. Kristalin datang kembali dan mengakibatkan konflik,” tuturnya.

Ditempat yang sama wakil kepala suku Watee Daud Raiki menambahkan, batas waktu yang diberikan itu berlaku untuk perusahaan  tambang, kayu, serta hasil bumi lainnya seperti rotan.

“Walaupun sudah memperoleh lokasi, investor harus menyeselesaikan kewajiban membayar hak ulayat kepada pihak adat sebelum melakukan eksploitasi,” jelasnya. (*)

Sebelumnya

Dana PIP diharapkan tepat sasaran

Selanjutnya

Forum Mahasiswa Peduli Biak Minta Bupati Biak Numfor Ditangkap

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua