Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Penyerahan DPA 2017 tunggu pembentukan OPD
  • Kamis, 19 Januari 2017 — 19:34
  • 1603x views

Penyerahan DPA 2017 tunggu pembentukan OPD

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty saat berbicang dengan Kepala Dinas PU Mikael Kambuaya dan beberapa staf - Jubi Dok
Alexander Loen
Editor : Angela Flassy

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2017 kepada Satuan Perangkat Kerja Daerah, di lingkup pemerintahan Provinsi Papua akan dilakukan usai penyusunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty mengatakan penyusunan OPD sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

"Pembentukan OPD sudah selesai, tinggal pengisian pegawai saja," kata Elia kepada wartawan, di Jayapura, Kamis (19/1/2017).

Dalam pembentukan OPD di lingkup pemerintahan provinsi Papua, ada SKPD yang baru seperti Dinas Perubahan, Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Biro Kerja Sama Luar Negeri.

Elia menjelaskan akan ada proses kepegawaian, dimana ada istilah yang dilantik dan dikukuhkan, dilantik pun harus melalui pelelangan jabatan. "Untuk itu, kami akan siapkan secara baik, baru DPA diserahkan," katanya.

Proses diharapkan tuntas pekan ini. “Nanti setelah pejabat baru dilantik, baru penyerahan DPA, sebab mau serahkan DPA sekarang untuk siapa juga," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, Muhammad Musaad mengatakan pembentukan OPD sasarannya adalah efisiensi, sehingga kemungkinan ada penambahan organisasi, namun pejabatnya berkurang.

"OPD ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Jadi ada perubahan nomenklatur maupun penambahan. Artinya mungkin di eselon bawah terjadi penciutan," kata Musaad. (*)

loading...

Sebelumnya

Pemprov Papua harap PP No 1 tahun 2017 pro rakyat

Selanjutnya

Papua butuh tenaga pendamping GerbangMas

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Jumat, 11 Mei 2018 WP | 6371x views
Domberai |— Sabtu, 12 Mei 2018 WP | 2473x views
Polhukam |— Jumat, 18 Mei 2018 WP | 2392x views
Koran Jubi |— Sabtu, 12 Mei 2018 WP | 1395x views
Koran Jubi |— Sabtu, 12 Mei 2018 WP | 1189x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe