Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Saireri
  3. Perlu Wilayah Pertambangan Rakyat untuk ruang kelola OAP
  • Sabtu, 21 Januari 2017 — 11:24
  • 1091x views

Perlu Wilayah Pertambangan Rakyat untuk ruang kelola OAP

Gobay juga menyoroti banyaknya izin yang dikeluarkan mengakibatkan terjadi tumpang tindih wilayah, termasuk upaya penyerobotan wilayah. Kasus lain juga adanya izin yang diberikan di atas wilayah yang ada kegiatan pendulangan rakyat, seperti yang terjadi di Nifasi dan Degeuwo.
Salah satu lokasi pertambangan yang menimbulkan konflik di Nifasi, Nabire - Dok. Jubi
Abeth You
abethamoyeyou@gmail.com
Editor : Zely Ariane

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Paniai, Jubi – Sekretaris Dewan Adat Papua (DAP), John NR. Gobay menekankan perlunya upaya sistematis pemerintah untuk memberikan ruang kelola bagi masyarakat asli Papua melalui penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

“Dalam kaitannya dengan pertambangan diperlukan satu upaya sistematis dari pemerintah untuk memberikan ruang kelola bagi masyarakat dengan penetapan WPR. Kemudian dalam prosesnya mesti mengutamakan orang asli Papua (OAP) yang siap untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) agar dapat mengelola potensi alam daerahnya,” ujar Gobay kepada Jubi melalui selularnya, Jumat, (20/1/2017).

Menurut dia, pengelolaannya dapat dilakukan sendiri oleh OAP atau dapat membuat kerjasama dengan pihak lain dengan kompensasi yang sangat saling menguntungkan dalam wujud pembagian saham atau bagi hasil atau kompensasi lain yang menunjukan kedaulatan masyarakat adat.

“Ruang kelola bagi pengusaha anak Papua yang sudah mampu dan berpengalaman harus didahulukan untuk mendapatkan ruang mengelola potensi tambang, tetapi mereka juga harus melakukan kompensasi kepada masyarakat adat, atau bisa juga masyarakat adat pemilik tanah dapat diberikan kemudahan mengurus izin usaha pertambangan untuk mengelola wilayah adatnya,” ujar John NR. Gobai.
 
Gobay juga menyoroti banyaknya izin yang dikeluarkan mengakibatkan terjadi tumpang tindih wilayah, termasuk upaya penyerobotan wilayah. Kasus lain juga adanya izin yang diberikan di atas wilayah yang ada kegiatan pendulangan rakyat, seperti yang terjadi di Nifasi dan Degeuwo.

Ketua LPMA Swamemo, Thobias Bagubau mengatakan, di tahun 2017 kewenangan pemberian izin usaha pertambangan telah ditetapkan melalui sistem lelang.

Menurut dia ini adalah upaya meminggirkan pengusaha Papua secara sistematis serta membuka peluang kolusi dengan label lelang.

“Seakan-akan masyarakat adat tidak memiliki hak atas sebuah wilayah adat, potensi tambang dilihat seperti sebuah proyek milik pemerintah sama dengan proyek APBD atau APBN,” katanya. (*)
 

loading...

Sebelumnya

Forum Mahasiswa Peduli Biak Minta Bupati Biak Numfor Ditangkap

Selanjutnya

DPRD Nabire akan segera tuntaskan Pansus Kelapa Sawit

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe