Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. VFWPA kepada pemerintah Australia: Stop bunuh rakyat Melanesia di West Papua
  • Senin, 23 Januari 2017 — 13:56
  • 1643x views

VFWPA kepada pemerintah Australia: Stop bunuh rakyat Melanesia di West Papua

Petisi tersebut menggambarkan orang-orang Melanesia sebagai kelompok etnis yang paling dibenci di dunia ini dengan mengatakan, Pemerintah Australia seharusnya belajar dan menyesal atas perlakuan barbar mereka terhadap moyang kami selama era perdagangan budak.
Asosiasi Free West Papua Vanuatu (VFWPA) menggalang solidaritas untuk West Papua - Dok. Jubi
Zely Ariane
zely.ariane@tabloidjubi.com
Editor :

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Lima organisasi caritas terkenal yang berbasis di Vanuatu, dipimpin oleh Asosiasi Free West Papua Vanuatu (VFWPA), mempetisi Pemerintah Australia agar berhenti membunuh rakyat Melanesia di West Papua dengan menyediakan dukungan finansial dan pelatihan militer bagi Elit Kopasus Indonesia dan Datasemen 88.

Program pelatihan tersebut dapat dilakukan karena kerjasama militer Indonesia dengan Australia.

Petisi tersebut ditandatangani oleh Ketua VFWPA, Pastor Allan Nafuki, Presiden Pejabat Konsil Nasional Malvatumaur; Seni Mao Tirsupe, Pejabat Eksekutif Vanuatu National Council of Women, Leias Cullwick; Pejabat Eksekutif Organisasi Non-Pemerintah Vanuatu, Charlie Harrison; dan Presiden Vanuatu National Youth Council, Vira Taivakalo.

Dikatakan petisi itu muncul di saat yang tepat guna mendukung dan mendorong seluruh kelompok-kelompok solidaritas West Papua di Australia untuk mengetuk hati Pemerintah Australia agar berhenti membunuh saudara-saudari Melanesia di West Papua.

Petisi tersebut menggambarkan orang-orang Melanesia sebagai kelompok etnis yang paling dibenci di dunia ini dengan mengatakan, Pemerintah Australia seharusnya belajar dan menyesal atas perlakuan barbar mereka terhadap moyang kami selama era perdagangan budak.

Pastor Allan Nafuki, Ketua VFWPA mengatakan Sekretaris Satu Kepala Unit Politik dan Ekonomi, Sonya Gray menghadiri upacara penandatanganan di Kantor PCV kemarin, Sabtu (21/1/2017). Dia membacakan petisi di hadapanya Gray lalu memberinya salinan untuk disampaikan ke Komisioner Tinggi Australia.

Gray berjanji akan memastikan petisi tersebut sampai ke tangan pemerintahnya dan memastikan bahwa Pemerintah Australia tidak mendukung semua bentuk pelanggaran HAM atas orang-orang terjajah, namun di saat yang sama juga mendukung kedaulatan Indonesia.

Petisi tersebut menyatakan, dalam semangat solidaritas dan kekerabatan semua Organisasi Masyarakat Sipil Pasifik dan rakyat Vanuatu, bahwa semua masyarakat asli memiliki hak mutlak terhadap kebebasan serta menjalankan kedaulatan dan integritas teritori nasionalnya.

Mereka juga menekankan solidaritas terhadap komitmen para pemimpin MSG, negeri-negeri Pasifik lainnya serta seluruh kelompok pendukung West Papua di seluruh dunia yang terus berkampanye mengecam genosida dan pelanggaran HAM di West Papua.

Secara khusus mereka menuntut Pemerintah Australia menghormati semua pasal-pasal instrument HAM internasional yang telah diadopsi dan dinyatakan oleh Majelis Umum PBB, khususnya (111) Deklarasi atas Jaminan Kemerdekaan atas Negeri-negeri Terjajah dan Rakyat Terjajah (Resolusi Majelis Umum PBB 1514 (XV) pada 14 Desember 1960.

Dipenghujung petisi mereka menuntut Pemerintah Australia menyatakan keharusan mengkahiri segala bentuk kolonialismedi dunia  tanpa syarat, terlebih di West Papua.(*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Ikut Kejuaraan Panahan di Bogor, Jokowi ingin bertanding di PON Papua

Selanjutnya

Indonesia sedang kehilangan Melanesia

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe