Festival Film Papua
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Kemendagri tak bisa seenaknya menolak Raperdasus
  • Selasa, 24 Januari 2017 — 18:13
  • 898x views

Kemendagri tak bisa seenaknya menolak Raperdasus

"Karena belum ada penyampaian hasil klarifikasi dari Kemendagri kepada kami, kami menganggap masih berposes di kementerian," katanya.
Kantor Kementerian Dalam Negeri - IST
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Kyoshi Rasiey

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Wakil Ketua Badan Pembentukan Perdasi/Perdasus DPR Papua, Ruben Magai menyatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak bisa seenaknya menolak sejumlah Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang sudah disahkan DPR Papua bersama pihak eksekutif beberapa waktu lalu dan diajukan kepada Kemendagri untuk mendapat pertimbangan sebelum diberlakukan.

Hal itu dikatakan politisi Partai Demokrat tersebut lantaran ada informasi yang menyebut beberapa Perdasus yang diajukan DPR Papua ke Kemendagri untuk mendapat pertimbangan ditolak.

"Kalau ada klarifikasi untuk Perdasus itu, harus dibuka bersama-sama DPR Papua dan Kemendagri. Tidak bisa Kemendagri secara sepihak menolak Perdasus. Kalau ada isu seperti itu, hingga kini kami masih menunggu hasil klarifikasi dari Kemendagri. Belum ada penyampain secara resmi kepada kami," kata Ruben Magai kepada Jubi, Selasa (24/1/2017).

Katanya, beberapa Raperdasus yang telah disahkan dan diajukan kepada Kemendagri untuk mendapat pertimbangan antar lain Raperdasus Orang Asli Papua, Raperdasus Partai Politik Lokal dan Raperdasus Rekrutmen Politik Partai Politik di Papua.

"Ketika itu saya yang menyerahkan langsung kepada kepada bidang hukum Kemendagri. Tapi sampai sekarang kami belum menerima surat klarifikasi. Namun saya tidak tahu apakah sudah ada hasil klarifikasi ke Biro Hukum dan Kesbangpol Setda Provinsi Papua serta Ketua DPR Papua," ucapnya.

Menurutnya, tujuan klarifikasi Raperdasus ke Kemendagri untuk mendapat pertimbangan. Mana poin-poin dalam aturan tersebut yang perlu diperbaiki, apa yang harus ditambahkan.

"Karena belum ada penyampaian hasil klarifikasi dari Kemendagri kepada kami, kami menganggap masih berposes di kementerian," katanya.

Salah satu anggota BP3 DPR Papua, Emus Gwijangge mengatakan, tujuan Raperdasus itu untuk memproteksi hak-hak orang asli Papua, termasuk dalam hal politik.

"Misalnya Raperdasus mengenai Rekrutmen Politik Partai Politik di Papua. Disitu diatur berapa presentasi orang asli Papua dalam rekrutmen politik partai politik nasional di Papua dan sejumlah hal lainnya," kata Emus.

Untuk Perdasus Parpol Lokal lanjut dia, mengatur bagaimana tata cara dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membentukan partai politik lokal di Papua. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Ternyata Pemprov Papua belum anggarkan bonus atlet NPC

Selanjutnya

BKD diminta lakukan lelang jabatan SKPD baru

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua