PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Saireri
  3. Pemilik hak ulayat ancam lapor balik PT. PMY
  • Selasa, 24 Januari 2017 — 18:29
  • 787x views

Pemilik hak ulayat ancam lapor balik PT. PMY

“Selaku pemilik hak ulayat, saya merasa tidak pernah memberikan tandatangan bahkan menyerahkan sepersen tanahpun wilayah kepada PT. PMY,” katanya.
Aktifitas satu perusahaan tambang yang menimbulkan konfik di Musairo karena tidak memiliki izin - Jubi/Titus Ru
Titus Ruban
titus@tabloidjubi.com
Editor : Angela Flassy

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Nabire, Jubi – Pemilik tanah ulayat tambang Musairo geram dan mengancam akan melapor balik PT. Pasifik Maining Jaya (PMY) pasca perusahaan tersebut melaporkan PT. Tunas Anugrah Papua (TAP) ke  Mabes Polri Jakarta. Akibatnya Tim Mabes turun ke Nabire dan memeriksa administrasi PT.TAP.

“Saya sebagai pemilik hak ulayat menegaskan, siapa yang memberikan izin hak ulayat di Musairo untuk PT. PMY,” kata Pemilik hak ulayat, Pendeta Otis Money kepada Jubi di Nabire, Selasa (24/1/2017).

Otis mempertanyakan masyarakat adat mana yang mengeluarkan surat pelepasan adat, peta bagi PT PMY hingga perusahaan tersebut mengklaim wilayah itu sebagai areal tambangnya.

“Selaku pemilik hak ulayat, saya merasa tidak pernah memberikan tandatangan bahkan menyerahkan sepersen tanahpun wilayah kepada PT. PMY,” katanya.

Ia menegaskan PT. TAP sudah mendapatkan surat izin resmi dari almarhum bapaknya.

“Kalau memang PT.PMY merasa punya pelepasan adat, bawa kemari. Jangan tinggal di tempat lain, lalu bikin masalah di sana dan suruh orang datang periksa ke sini,” ujarnya.

Menurutnya, perselisihan ini di wilayah hukum Polres Nabire, seharusnya diselesaikan di Nabire bukan oleh Mabes Polri.

“Polres Nabire itu juga masih Polisi Indonesia kan!” ujarnya.

Terpisah seretaris II dewan Adat Papua Jhon NR Gobay mengatakan masyarakat Nifasi dan pemilik tanah hanya mengenal dan mengakui PT. TAP yang mengantongi izin dari Bupati Nabire tahun 2009, sesuai uu No.4 tahun 2009. Sedangkan PT PMY mengantongi izin dari Gubernur Papua.

“UU No. 23 tahun 2014 yang dipakai oleh provinsi untuk menekan semua izin di kabupaten itu keliru, karena izin bupati juga sah secara hukum karena UU tidak berlaku surut,” ujarnya. (*)

Sebelumnya

Kantongi 46 Triliun, TNI AD segera rampungkan Kodam XVIII Kasuari Papua Barat

Selanjutnya

Ada kejanggalan dalam IUP ekplorasi PT. BP PMJ

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua