Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. BKD diminta lakukan lelang jabatan SKPD baru
  • Kamis, 26 Januari 2017 — 10:16
  • 920x views

BKD diminta lakukan lelang jabatan SKPD baru

"Minggu lalu saya sudah dapat perintah dari gubernur dan saya sudah turunkan perintah itu kepada BKD agar menyiapkan SKPD-SKPD yang lama yang siap untuk dikukuhkan," kata Hery kepada wartawan, di Jayapura, Rabu (25/1/2017).
Ilustrasi lelang jabatan - IST
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Angela Flassy

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Pemerintah Provinsi Papua meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di wilayahnya untuk segera melakukan persiapan lelang jabatan, karena ada beberapa satuan perangkat kerja daerah (SKPD) yang baru.
Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen, mengatakan pembentukan SKPD baru di lingkup pemerintahan provinsi sesuai dengan aturan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Minggu lalu saya sudah dapat perintah dari gubernur  dan saya sudah turunkan perintah itu kepada BKD agar menyiapkan SKPD-SKPD yang lama yang siap untuk dikukuhkan," kata Hery kepada wartawan, di Jayapura, Rabu (25/1/2017).

Proses lelang jabatan harus dilakukan dengan segera agar DPA juga bisa diserahkan kepada SKPD.

"Kepada bagian Keuangan dengan Pak Asisten II, Pak Bappeda, Pak Inspektur ini harus cepat pro aktif ini. Jadi kalau memang lelang untuk OPD baru pada beberapa SKPD silahkan kita laksanakan. Tetapi untuk SKPD lama dikukuhkan dan sekaligus diserahkan DPA-nya," ujarnya.

"Dengan penyerahan DPA ini sehingga tidak ada lagi dari SKPD mempunyai alasan bahwa kegiatan belum jalan di tahun ini dengan baik karena DPA nya terlambat," tambahnya.

Hal yang sama disampaikan Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Papua, Linda Stelda Onibala. Ia mengatakan OPD yang dibentuk mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah.

"Untuk itulah, penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah, diperlukan gambaran secara komprehensif tentang kelembagaan perangkat daerah berdasarkan UU 23 dan PP 18," tambahnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Kemendagri tak bisa seenaknya menolak Raperdasus

Selanjutnya

KPH diminta mampu jalankan layanan secara mandiri

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe