Festival Film Papua
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
  1. Home
  2. Otonomi
  3. KPH diminta mampu jalankan layanan secara mandiri
  • Jumat, 27 Januari 2017 — 11:49
  • 931x views

KPH diminta mampu jalankan layanan secara mandiri

Saat ini terdapat 10 kabupaten di Papua telah memiliki KPH yakni Produksi (KPHP) Kepulauan Yapen, Keerom, Waropen, Sepik Pegunungan Bintang, Nduga, Lindung (KPHL) Lintas Mamberamo-Sarmi, Biak Numfor, Mimika, Jayawijaya dan Lanny Jaya.
Ilustrasi hutan di Papua - IST
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Angela Flassy

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Pemerintah Provinsi Papua meminta lembaga Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) wilayah Papua mampu menjalankan layanan publik secara mandiri baik dalam hal pengelolaan operasi maupun pendanaan.

"KPH merupakan lembaga bentukan pemerintah untuk menyediakan layanan publik dan dikontrol dan ditunjuk oleh suatu badan pemerintah serta dalam menjalankan tugas diperkenankan untuk menggali penghasilan sendiri," kata Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Papua Elia Loupatty saat membuka Forum Group Diskusi Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Layanan Umum Daerah KPH, di Jayapura, Kamis (26/1/2017).

Saat ini terdapat 10 kabupaten di Papua telah memiliki KPH yakni Produksi (KPHP) Kepulauan Yapen, Keerom, Waropen, Sepik Pegunungan Bintang, Nduga,  Lindung (KPHL) Lintas Mamberamo-Sarmi, Biak Numfor, Mimika, Jayawijaya dan Lanny Jaya.

"Penamaan KPH didasarkan dari fungsi hutan yang luasnya dominan, dapat berupa KPHL, KPHP dan KPH Konservasi (KPHK)," ujarnya.

Lembaga terebut diharapkan mampu memberi respon cepat terhadap kebutuhan lapangan dengan menekan proses yang terlalu birokratis.

"Hal ini dilakukan untuk terus meningkatkan kemampuan KPH dalam melaksanakan pengelolahan hutan lestari dan menjalankan layanan publik," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Yan Yap Ormuseray, mengatakan KPH diposisikan sebagai upaya untuk penguatan dan penyempurnaan klaim pemerintah atas kawasan hutan yang dikuasai hingga level tapak.

“Klaim tersebut akan menjadi sempurna apabila KPH mendapat perindungan legalitas dari negara, legitimasi dan pengakuan oleh masyarakat di dalam serta sekitar KPH juga mampu menjalankan pengelolaan dan penegakan hak atas kawasan yang dikelolanya,” kata Ormuseray.

Untuk itu perlu dukungan biaya yang besar, namun jika menggantungkan pada anggaran negara akan terkendala oleh ketersediaan keuangan. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

BKD diminta lakukan lelang jabatan SKPD baru

Selanjutnya

Pemprov minta dubes RI perhatikan mahasiswa Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua