Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Pelanggar HAM di Papua, Gubernur Papua : Iya militer dan aparat. Siapa lagi punya senjata?
  • Minggu, 29 Januari 2017 — 05:03
  • 4191x views

Pelanggar HAM di Papua, Gubernur Papua : Iya militer dan aparat. Siapa lagi punya senjata?

Harus hentikan, satu nyawa manusia Papua mati, harganya mahal. Kita penduduknya kecil, dibunuh lagi, aduh tambah kecil lagi," kata Lukas Enembe di Hotel Pullman, Thamrin, Jumat (27/1/2017).
Aksi mahasiswa Papua menuntut penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM Papua - Dok. Jubi
Victor Mambor
victor_mambor@tabloidjubi.com
Editor :

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jakarta- Gubernur Papua Lukas Enembe menegaskan kembali bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan pembunuhan warga Papua masih terjadi, bahkan terjadi setiap tahun.

"Bukan dugaan, pembunuhan terjadi setiap tahun di sana. Bukan dugaan, benar dibunuh orang, dibunuh banyak, ini kelemahan kita, tidak pernah diselesaikan,” ujar Enembe, dikutip situs berita kbr.id.

Menurut Enembe, masalah pembunugan ini tidak pernah diselesaikan, cenderung dibiarkan dan menjadi pelanggaran yang luar biasa terjadi bertahun-tahun. Akibatnya, masalah ini jadi isu internasional.

“Persoalan besar di Papua ini karena pelanggaran HAM yang luar biasa terjadi. (Pelaku?) Iya militer dan aparat (keamanan). Siapa lagi punya senjata?” kata Enembe.

Baca Tidak ada titik terang penyelesaian pelanggaran HAM Papua di dalam negeri

Harus hentikan, satu nyawa manusia Papua mati, harganya mahal. Kita penduduknya kecil, dibunuh lagi, aduh tambah kecil lagi," kata Lukas Enembe di Hotel Pullman, Thamrin, Jumat (27/1/2017).

“Ini terus terjadi karena negara membiarkannya,” kata Enembe.

Janji pemerintah yang tidak ditepati

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) pada pertengahan 2016 menjanjikan beberapa kasus dugaan pelanggaran HAM Papua akan dituntaskan akhir tahun 2016. Diantara kasus-kasus tersebut adalah kasus Wasior (2001) dan Wamena (2003), kasus Paniai (Desember 2014).

Penyelesaian hukum terhadap kasus-kasus tersebut dikatakan melibatkan Mabes Polri, TNI, Badan Intelijen Negara, Polda Papua, Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Masyarakat Adat Papua, pegiat HAM dan pemerhati masalah Papua.

Baca Menko Polhukam Sebut Hanya Tiga Kasus yang Bisa Digolongkan Pelanggaran HAM

Dari beberapa kasus dugaan pelanggaran HAM, Polda Papua dan Kodam XVII/Cenderawasih diberi kewenangan menyelesaikan empat kasus dugaan pelanggaran HAM. Empat kasus tersebut  adalah kasus Aristoteles Masoka (10 November 2001, tewasnya aktivis Opinus Tabuni (8 Agustus 2008), kasus penangkapan Yawan Wayeni (3 Agustus 2009), serta kasus Kongres Rakyat Papua III (19 Oktober 2011).

Baca TIM Terpadu HAM Papua Bentukan Menkopolhukam Terus Ditolak

"Saya optimistis kasus HAM di Papua selesai akhir tahun ini, masyarakat Papua ingin juga kasus ini tuntas. Pemerintah fasilitasi," kata Luhut Panjaitan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Polhukam.

Namun hingga tahun 2016 berganti, taka da satupun kasus dugaan pelanggaran HAM Papua diselesaikan seperti yang dijanjikan pemerintah. Tak ada juga penjelasan dari pemerintah mengenai belum diselesaikannya kasus-kasus tersebut. (*)

loading...

Sebelumnya

Aparat kepolisian Yogyakarta kembali “kepung” Kamasan, tiga terluka

Selanjutnya

Australia diduga ’terpaksa’ tahan Van Tonder saat aksi dukung West Papua di KBRI Canberra

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe