Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Setelah PAP, tapal batas Freeport target berikutnya
  • Minggu, 29 Januari 2017 — 12:34
  • 1493x views

Setelah PAP, tapal batas Freeport target berikutnya

"Ada dugaan area penambangan Freeport masuk ke wilayah kabupaten lain. Wilayah adat suku lain. Misalnya suku Moni di Kabupaten Intan Jaya dan suku yang ada di Paniai, Puncak dan Nduga. Makanya harus dipastikan," kata Thomas Sondegau kepada Jubi, pekan lalu.
Ilustrasi - IST
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Kyoshi Rasiey

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Setelah gugatan PT Freeport terkait penolakan membayar Pajak Air Permukaan (PAP) kepada Pemprov Papua ditolak pengadilan pajak Jakarta, DPR Papua akan mengusut tapal batas area penambangan perusahaan tambang emas dan tembaga milik Amerika tersebut.

Anggota Komisi IV DPR Papua yang membidangi pertambangan, Thomas Sondegau mengatakan, tahun lalu komisinya telah membentuk Panitia Kerja (Panja). Panja itu akan bekerja mengutus tapal batas wilayah penambangan Freeport untuk memastikan apakah area penambangan Freeport masih berada di wilayah Kabupaten Mimika atau sudah memasuki area kabupaten lain disekitar Mimika.

"Ada dugaan area penambangan Freeport masuk ke wilayah kabupaten lain. Wilayah adat suku lain. Misalnya suku Moni di Kabupaten Intan Jaya dan suku yang ada di Paniai, Puncak dan Nduga. Makanya harus dipastikan," kata Thomas Sondegau kepada Jubi, pekan lalu.

Menurutnya pada 2016, pihaknya telah mengumpulkan data dan bertemu dengan barbagai intansi dan pihak terkait. Berdasarkan data yang dimiliki, tahun ini Panja Tapal Batas Freeport akan bekerja. Mengundang para kepala daerah yang wilayah pemerintahannya berdekatan atau berbatasan dengan area penambangan PT Freeport.

"Kedepan kami akan fokus itu. Kami akan undang pemerintah kabupaten terkait. Kami akan sama-sama membicarakan dan mencari solusinya," ucap Ketua Panja Tapal Batas Freeport Komisi IV DPR Papua itu.

Katanya, perlu memastikan batas area penambangan Freeport agar masyarakat pemilik ulayat dan pemerintah kabupaten lain tak merasa dirugikan. Memastikan tapal batas area penambangan Freeport merupakan PR yang hingga kini belum terselesaikan.

"Kalau memang sudah masuk area kabupaten terdekat, Freeport juga wajib berpartisipasi kepada pemerintah kabupaten dan suku di wilayah itu. Jangan sampai ini menyebabkan polemik," katanya.

Legislator Papua lainnya dari daerah pemilihan, Mimika, Deiyai, Dogiyai, Nabire, Paniai dan Intan Jaya, Laurenzus Kadepa juga menduga wilayah penambangan Freeport sudah memasuki area kabupaten di sekitar Mimika diantaranya Paniai, Deiyai, Dogiyai dan Intan Jaya.

"Namun pihak perusahaan mengkalim area penambangan masih dalam wilayah Kabupaten Mimika. Ini memang perlu diselesaikan bersama semua pihak terkait agar tak menjadi polemik," kata Kadepa belum lama ini.

Menurutnya, jika masalah batas penambangan ini tak diperjelas, dikhawatirkan kedepan akan menimbulkan polemik. Tak hanya antar pemerintah kabupaten namun juga antar suku di kabupaten yang berdekatan dengan Mimika. (*)

loading...

Sebelumnya

Australia diduga ’terpaksa’ tahan Van Tonder saat aksi dukung West Papua di KBRI Canberra

Selanjutnya

Diblokir di Indonesia, petisi referendum West Papua tembus 11,000 penandatangan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe