Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Lapago
  3. Tolak sekolah pola asrama, pemerintah Jayawijaya dinilai tidak peka pendidikan
  • Minggu, 29 Januari 2017 — 14:03
  • 1006x views

Tolak sekolah pola asrama, pemerintah Jayawijaya dinilai tidak peka pendidikan

“Tapi, kalau ada sekolah asrama, yang mewajibkan anak-anak itu nantinya tinggal dan belajar dalam lingkungan asrama, kita harapkan bisa berikan waktu dan sarana belajar yang baik bagi mereka. Pemerintah perlu biayai itu…misalnya, untuk kelas 1-3 SD biar di kampung dekat dengan keluarga, tapi mulai kelas 4-6 SD dan sampai SMA wajib masuk asrama dan belajar,” urai Welina.
Tampak belakang, Welina Logo, anggota komisi C DPRD Jayawijaya, menyambut masyarakat di halaman kantor wakil rakyat pada Jumat (27/1/2017) - Jubi/Yuliana Lantipo
Yuliana Lantipo
yuliana_lantipo@tabloidjubi.com
Editor :

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Para wakil rakyat menilai pemerintah daerah Jayawijaya saat ini tidak peka pada kebutuhan pendidikan anak-anak setempat, khususnya orang asli Lembah Baliem, yang sangat terbatas dalam sarana dan fasilitas penunjangnya.

Bentuk ketidakpekaan tersebut, salah satunya adalah dengan penolakan usulan para wakil-wakil masyarakat dari komisi C yang membidangi kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami sudah ajukan selama dua tahun ini kepada pemerintah daerah untuk bangun sekolah berpola asrama, tapi itu tidak pernah didengar, ditolak terus,” kata Welina Logo, anggota komisi C DPRD Jayawijaya kepada Jubi, Jumat (27/1/2017).

Welina Logo berpendapat, model sekolah dengan pola asrama, cocok diterapkan di kota dingin tersebut. Menurutnya, model sekolah asrama dapat membantu masyarakat khususnya orang asli yang terbatas pada sarana dan fasilitas belajar, seperti perlengkapan belajar, penerangan, tenaga pengajar, serta lingkungan.

Kemudian, latar belakang ekonomi-sosial dan budaya turut menjadi indikator yang harus diperhatikan pemerintah dalam upaya memajukan pendidikan bagi orang asli, menurut Welina, yang merupakan satu-satunya perwakilan perempuan asli lembah Baliem tersebut.  

“Kita juga kan tahu, keterbatasan hal-hal tadi, dan latar belakang pendidikan dari orang tua anak-anak yang tinggal di pinggiran kota, di kampung-kampung, bisa jadi penyebab lambatnya perkembangan didik anak.

“Tapi, kalau ada sekolah asrama, yang mewajibkan anak-anak itu nantinya tinggal dan belajar dalam lingkungan asrama, kita harapkan bisa berikan waktu dan sarana belajar yang baik bagi mereka. Pemerintah perlu biayai itu…misalnya, untuk kelas 1-3 SD biar di kampung dekat dengan keluarga, tapi mulai kelas 4-6 SD dan sampai SMA wajib masuk asrama dan belajar,” urai Welina.

Dari total 30 anggota dewan, keterwakilan perempuan hanya diisi oleh tiga orang. “Saya satu-satunya dari Lembah Baliem, dua lagi dari luar,” ujar Welina.

Oktopina Sorabut, kakak dari Manu Sorabut, yang dihubungi Jubi dari Jayapura, mengakui lingkungan bermain dan belajar adiknya, kurang baik.  

“Mereka masuk kadang jam 9 pagi, tidak seperti yang saya lihat di kota, tepat waktu bisa lebih awal. Anehnya lagi, mereka sudah masuk terlambat tapi pulang lebih awal, kadang jam 12 siang. Alasan yang sering karena tidak ada guru. Jadi, jelas mereka sangat kurang dapat jam belajar di sekolah,” kata Oktopina, yang membiayai sekolah adik bungsunya tersebut, Minggu (29/1/2017).

Saat ini, Manu Sorabut duduk di bangku kelas 1 SMP N 1 Kurulu, Jayawijaya. Jarak dari Kurulu ke kota Wamena hanya 20 menit menggunakan motor atau 30 menit menggunakan angkutan kota.

Senada dengan Welina, Oktopina mengharapkan pemerintah menerapkan sekolah berpola asrama tersebut.

“Saya yakin, sekolah pola asrama itu sangat membantu buat anak-anak yang di kampung ini. Dari SD dipindahkan ke asrama supaya belajar lebih teratur. Pengaruh lingkungan di Wamena ini buruk. Anak usia sekolah ini lebih banyak jadi kondektur mobil, jalan cium aibon, ada juga yang belajar bawa mobil terus bawa-bawa orang pendatang punya mobil, mereka di suruh narik trus setor ke bosnya.  

Kondisi begini sudah lama terjadi di Wamena, gampang sekali kita lihat di termilan-terminal, di pasar-pasar. Saya kira kurang peran pemerintah atasi persoalan sosial masyarakat di sini, termasuk pendidikan,” kata Oktopina, Sarjana Ilmu Komunikasi lulusan Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2014, itu. (*)

Sebelumnya

Berdemokrasi yang benar, KPUD Lani Jaya tolak sistim Noken

Selanjutnya

Maret, pemilihan serentak 517 kepala kampung di Yahukimo

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe