Festival Film Papua
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
  1. Home
  2. Otonomi
  3. ASN Papua dilarang keluar daerah
  • Senin, 30 Januari 2017 — 17:55
  • 1631x views

ASN Papua dilarang keluar daerah

"Untuk itu, saya minta semua pimpinan SKPD dan staf yang mempunyai tugas untuk menyiapkan dokumen, agar tidak meninggalkan tempat tugas selama 25 hari," kata Aury saat memimpin apel pagi, di Jayapura, Senin (30/1/2017).
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Angela Flassy

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengeluarkan larangan dinas luar bagi aparaturnya, baik pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun staf selama 25 hari kedepan, terhitung mulai 1 Februari 2017.

Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elisa Aury mengatakan hal ini dilakukan karena adanya pemeriksaan/audit yang dilakukan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap awal pelaksanaan program kerja 2016 provinsi Papua.

"Mulai hari ini kami akan menerima Kepala BPK Perwakilan Papua dengan tim dalam rangka audit awal 2016. Untuk itu, saya minta semua pimpinan SKPD dan staf yang mempunyai tugas untuk menyiapkan dokumen, agar tidak meninggalkan tempat tugas selama 25 hari," kata Aury saat memimpin apel pagi, di Jayapura, Senin (30/1/2017).

Tim BPK akan diterima langsung  Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen dan selanjutnya kepada SKPD Aury meminta untuk menyiapkan dokumen untuk pelaporan pelaksanaan 2016 lalu.

"Pada 2015 kita mendapatka opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Saya harap kita bisa mempertahankan opini ini dengan pemberian informasi yang baik dari SKPD," tambahnya.

Di tempat terpisah, Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen meminta jajarannya menjalankan program program yang selalu merujuk pada tata kelola keuangan yang baik.

"Kita tentu wajib untuk melakukan peningkatan akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan serta wajib tertib administrasi," kata Hery.

Ia tekankan, Pemerintah Provinsi Papua telah berkomitmen untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian  yang telah diberikan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah.

"Berbagai program dan kegiatan selalu merujuk pada tata kelola administrasi dan keuangan yang baik," ujarnya. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Dana Pilkada Gubernur Papua berkisar Rp1,26 triliun

Selanjutnya

Dana Prospek direncanakan langsung ke rumah tangga

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua