Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Penkes
  3. Masih banyak puskesmas belum paham pergub nomor 8
  • Sabtu, 24 September 2016 — 18:59
  • 1277x views

Masih banyak puskesmas belum paham pergub nomor 8

KPS merupakan program Gubernur Papua, Lukas Enembe, sebagai bentuk afirmasi terhadap Orang Asli Papua (OAP) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan diatur dengan Pergub Nomor 8 tahun 2014 tentang Juknis Penggunaan DOK – BK sebesar 15 persen untuk kabupaten/kota se-Provinsi Papua.
Tim UP2KP saat berdiskusi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke – Jubi/Tim UP2KP
Roy Ratumakin
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Timoteus Marten

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi – Ternyata masih banyak puskesmas yang belum memahami Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 8 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DOK BK (Dana Otonomi Khusus Bidang Kesehatan) sebesar 5 persen tahun 2016 di Papua.

Hal itu diketahui setelah tim survei Unit Percepatan Pembangunan Papua (UP2KP) melakukan survei tentang kepatuhan pelaksanaan Kartu Papua Sehat (KPS) di RSUD Merauke dan pelaksanaan DOK BK, 19 – 23 September 2016.

KPS merupakan program Gubernur Papua, Lukas Enembe, sebagai bentuk afirmasi terhadap Orang Asli Papua (OAP) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan diatur dengan Pergub Nomor 8 tahun 2014 tentang Juknis Penggunaan DOK – BK sebesar 15 persen untuk kabupaten/kota se-Provinsi Papua.

Program ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan kepada OAP dan warga lain untuk berobat di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan.

Setiap tahun, pemkab/kota menerima alokasi dana Otsus bidang Kesehatan. Tahun 2016 ini Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke mendapat kucuran dana yang bersumber dari dana otsus sebesar 15 Rp miliar lebih.

“Kami sudah tiga hari jalan keliling dari dinas kesehatan, rumah sakit, keuangan, dan puskesmas. Ada beberapa data yang sudah diambil, ada beberapa yang belum. Kami masih menunggu sampai hari Jumat nanti. Data keseluruhan belum kami dapat, baru sekitar 30 persen,” kata Alexander Krisifu, Koordinator Tim Survei UP2KP dalam keterangan tertulis yang diterima Jubi di Jayapura, Sabtu (24/9/2016).

Sekretaris UP2KP ini mengatakan selama melakukan survei pihaknya menemukan banyak puskesmas yang belum memahami Pergub Nomor 8 tersebut.

“Pelaksanaan KPS sementara berjalan baik, sementara ada beberapa hal untuk perbaikan ke depan. Kami melihat, masih banyak puskesmas belum paham Pergub untuk dana 15 persen yang dikucurkan dari Dinas Kesehatan ke puskesmas. Kami tanya ke puskesmas yang menjadi sampel kami. Mereka belum mengerti. Mereka hanya mengacu pada Dinas Kesehatan saja,” ujarnya.

“Kami menyarankan kepada Dinas Kesehatan untuk terbuka, memberikan informasi kepada teman – teman di puskesmas, apa yang menjadi hak mereka di puskesmas sesuai dengan regulasi Pergub,” lanjutnya.

Secara terpisah Direktur UP2KP, Agustinus Raprap kepada Jubi mengatakan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana otsus perlu dilakukan.

“UP2KP menerima pengaduan dari masyarakat, biasanya langsung ke UP2KP Jayapura, namun dengan adanya wilayah regional Merauke, masyarakat di Papua Selatan (Ha-Anim) bisa diakomodir,” katanya.

Raprap menambahkan, survei atas KPS dan penggunaan dana otsus bidang kesehatan dilakukan di 29 kabupaten/kota di Papua. Hasil survei akan dilaporkan kepada pemangku kebijakan, yakni Gubernur Papua, Lukas Enembe. (*)

 

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Pelayan kesehatan di Kabupaten Jayapura sering dapat perlakuan tidak menyenangkan

Selanjutnya

Para Kepala SD di Pegunungan Bintang desak dana BOS segera dicairkan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe