Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Penkes
  3. UP2KP survei kartu Papua Sehat dan dana Otsus kesehatan
  • Minggu, 25 September 2016 — 17:11
  • 1620x views

UP2KP survei kartu Papua Sehat dan dana Otsus kesehatan

Alexander menjelaskan, Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke pada 2016 mendapat kucuran dana yang bersumber dari dana Otonomi Khusus sebesar Rp15 miliar. Program untuk memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan kepada Orang Asli Papua untuk berobat.
Kartu Papua Sehat - Dok. Jubi
Roy Ratumakin
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Syofiardi

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Merauke, Jubi - Unit Percepatan Pembangunan Papua (UP2KP) sedang melakukan survei terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Kartu Papua Sehat di RSUD kabupaten dan pelaksanaan Dana Otonomi Khusus Bidang Kesehatan (DOK-BK) yang dialokasikan 15 persen pada 2016.

Koordinator tim survei Alexander Krisifu mengatakan, tim sudah mendatangi Merauke pada Rabu (21/9/2016) untuk survey selama tiga hari di kabupaten itu hingga Jumat.

“Kami mendatangi kantor Dinas Kesehatan, rumah sakit, bagian keuangan, dan puskesmasm, ada beberapa data yang sudah diambil, ada beberapa yang belum, data keseluruhan belum kami dapatkan, baru kira-kira 30 persen,t imnya masih akan menunggu hingga Jumat,” kata Alexander yang juga sekretaris UP2KP, Kamis (22/9/2016).

Alexander menjelaskan, Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke pada 2016 mendapat kucuran dana yang bersumber dari dana Otonomi Khusus sebesar Rp15 miliar. Program untuk memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan kepada Orang Asli Papua untuk berobat.

Sedangkan Kartu Papua Sehat (KPS) merupakan program Gubernur Lukas Enembe, sebagai bentuk afirmasi terhadap Orang Asli Papua (OAP) yang setiap tahunnya dana dialokasikan ke setiap pemerintah kabupaten dan kota.

Selama survei, katanya, tim menemukan banyak puskesmas yang belum memahami Peraturan Gubernur Papua Nomor 8/2014  tentang Juknis Penggunaan DOK BK sebesar 15 persen untuk kabupaten dan kota se-Provinsi Papua.

“Pelaksanaan KPS sementara berjalan baik, namun beberapa hal ke depanya perlu diperbaiki, masih banyak puskesmas belum paham Peraturan Gubernur Papua Nomor 8/2014  tentang Juknis Penggunaan DOK BK sebesar 15 persen yang dikucurkan dari dinas kesehatan ke tiap puskesmas,” katanya.

Hal itu, katanya, terbukti ketika tim menanyakan kepada puskesmas tentang pengunaan dana 15 persen tersebut yang disampaikan hanya mengacu pada
Dinas Kesehatan saja.

Untuk itu Krisifu meminta Dinas Kesehatan untuk terbuka memberikan informasi kepada petugas di puskesmas masing-masing.

Survei, pengawasan, monitoring, dan evaluasi dilakukan tim UP2KP di 29 kabupaten dan kota di Provinsi Papua.(*) 

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Para Kepala SD di Pegunungan Bintang desak dana BOS segera dicairkan

Selanjutnya

112 kampung di Boven Digoel sudah terima KPS

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe