Festival Film Papua
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Pemprov tingkatkan kinerja aparatur pemerintahan tingkat bawah
  • Minggu, 05 Februari 2017 — 16:21
  • 786x views

Pemprov tingkatkan kinerja aparatur pemerintahan tingkat bawah

Dia menambahkan, saat ini provinsi Papua berdasarkan Permendagri No. 39 tahun 2015 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan memiliki 5.118 kampung.
Ilustrasi para aparat kampung - Dok. Jubi
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Angela Flassy

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Guna benar-benar mewujudkan pemerintahan yang bersih, Pemerintah Provinsi  (Pemprov) Papua akan terus meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintahan di tingkat kabupaten, distrik hingga kampung.

“Beberapa faktor penting yang menjadi penghambat antara lain rendahnya SDM, juga masih terbatasnya dana pembinaan dan pelayanan dari pemerintah diatasnya ,” kata Asisten Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM Sekda Papua, Doren Wakerkwa kepada wartawan, di Jayapura belum lama ini.

Lebih jauh Wakerkwa menjelaskan, diberlakukannya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa atau Kampung, telah memberikan sebagian besar kewenangan kepada kabupaten/kota untuk melakukan tugas pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung melalui peraturan daerah kabupaten/kota.

"Kewenangan tertentu yang berhubungan dengan pengelolaan potensi alam yang tersedia di kampung-kampung, yang bisa dimanfaatkan dengan kemampuan dan peralatan yang sederhana, yang berskala ekonomi kecil, yang berbasis pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan," ujarnya.

Dia menambahkan, saat ini provinsi Papua berdasarkan Permendagri No. 39 tahun 2015 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan memiliki 5.118 kampung.

"Ini merupakan jumlah kampung yang banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya seperti tahun 2013 sebesar 4.766 kampung dimana terjadi penambahan 352 kampung di tahun 2015," kata Wakerkwa.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen menekankan, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota sangat konsisten dalam penanganan penyelenggaraan pemerintahan kampung, namun sampai saat ini penyelenggaraan di kampung masih terganjal dengan berbagai regulasi sektoral.

"Sampai hari ini, berbagai regulasi yang bermunculan tentunya setara dengan kondisi objektif masyarakat, dimana terjadi perubahan regulasi tidak merujuk pada dinamika tuntutan masyarakat yang begitu luar biasa yang berkembang saat ini," kata Hery. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Sering monopoli tugas, pimpinan SKPD diminta lebih disiplin

Selanjutnya

Awasi dana keagamaan, Pemprov Papua disarankan bentuk tim

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua