Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Awasi dana keagamaan, Pemprov Papua disarankan bentuk tim
  • Minggu, 05 Februari 2017 — 16:30
  • 1057x views

Awasi dana keagamaan, Pemprov Papua disarankan bentuk tim

"Jangan sampai karena dana ini terjadi perpecahan dalam lembaga keagamaan. Muncul dualisme kepengurusan. Itu tak diinginkan," katanya.
Ilustrasi - IST
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Kyoshi Rasiey

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Wakil Ketua Komisi V DPR Papua yang membidangi keagamaan, Nioluen Kotouki menyarankan Pemerintah Provinsi Papua membentuk tim mengawasi penggunaan 10 persen dana Otsus yang diberikan kepada lembaga keagamaan setiap tahunnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, Pemprov Papua perlu membentuk tim untuk mengawasi dan memantau penggunaan dana Otsus yang diberikan kepada lembaga keagamaan.

"Dalam waktu dekat, kami Komisi V DPR Papua berencana membahas ini dengan mitra. Kalau memungkinkan dibentuk Pansus untuk memantau penggunaan dana itu," kata Nioluen pekan lalu.

Dari sisi pembagian dana kepada lembaga keagamaan, tak ada masalah. Tinggal bagaimana mengawasi penggunaannya. Lembaga keagamaan yang mengelola anggaran itu harus bisa menggunakan dana tersebut sesuai peruntukannya.

"Makanya perlu pengawasan penggunaan dana itu. Jangan sampai laporan pertanggungjawabannya tak seperti realisasi di lapangan. Ini yang dikhawatirkan," ucapnya.

Komisi V DPR Papua akan berupaya mendorong agar Pemprov Papua memperketat pengawasan terhadap dana-dana itu. Jika perlu, setiap bulannya dilakukan pemantau langsung ke setiap lembaga keagamaan yang menerima 10 persen dana Otsus Papua. Apalagi tahun ini 10 persen dana Otsus langsung diberikan kepada pimpinan setiap lembaga keagamaan.

"Jangan sampai karena dana ini terjadi perpecahan dalam lembaga keagamaan. Muncul dualisme kepengurusan. Itu tak diinginkan," katanya.

Sementara Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Papua, Naftali Yogi berharap, ditahun ini tak ada lagi keterlambatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dari lembaga keagamaan.

"Dikhawatirkan akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada 2016, Pemprov Papua menyalurkan dana pemberdayaan kepada 51 lembaga keagamaan di Papua. Nilainya mencapai Rp21,7 miliar. Tahun ini kemungkinan nominalnya masih pada kisaran yang sama," kata Naftali Yogi belum lama ini.

Menurutnya, pencairan dana hibah untuk lembaga keagamaan tahun ini akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama akan dicairkan 50 persen dan sisanya pada tahap kedua. (*)

loading...

Sebelumnya

Pemprov tingkatkan kinerja aparatur pemerintahan tingkat bawah

Selanjutnya

Ribuan ASN di Papua masih enggan ikut apel pagi

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe