Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Perempuan Papua alami kekerasan ganda, oleh keluarga hingga negara
  • Minggu, 25 September 2016 — 17:33
  • 1061x views

Perempuan Papua alami kekerasan ganda, oleh keluarga hingga negara

“Untuk itu Tim Penyusunan Laporan Bayangan CEDAW Papua merekomendasikan Pemerintah Pusat melakukan reformasi Institusi penegak hukum, Prinsip penegakkan hukum dan proses peradilan yang independen sesuai dengan konstitusi negara amademen UUD 1945,” jelasnya.
Tim Penyusun Laporan Bayangan CEDAW Papua saat jumpa pers beberapa waktu lalu - Jubi.ist
Angela Flassy
angela@tabloidjubi.com
Editor :

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Kasus kekerasan yang dialami perempuan korban di Papua dalam kurun waktu 52 tahun (1963 – 2015) terus meningkat baik jumlah dan bentuknya. Akses perempuan terhadap keadilan dan pemulihan masih minim

Tim Penyusunan Laporan Bayangan CEDAW Papua menemukan bentuk kekerasan paling tinggi terjadi pada perode tersebut adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), lalu diikuti Penembakan dan penahanan sewenang wenang, penghilangan paksa, suami dan bapak ditembak dan dibunuh. Selanjutnya penganiayaan, penyiksaan, kerja paksa, , intimidasi dan wajib lapor, dan pembunuhan.

“Peta penyebaran kekerasaannya mulai dari Sorong, Manokwari, Paniai, Nabire, Biak, Mimika, Sarmi, Kabupaten Jayapura dan Fakfak,” ujar anggota tim Zandra Mambrasar di Abepura beberapa waktu lalu.

Tim menemukan dampak yang dialami korban sangat bervariasi, mulai dari trauma yang berkepanjangan akibat pengalaman kekerasan sampai luka, hamil, kelaparan, kehilangan harta benda, pengungsian, tertembak cacat permanen dan meninggal dunia.

Pola kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu Tahun 1963  sampai 2015 dari bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah pembunuhan, penembakan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa, penganiayaan, penyiksaan, kekerasan seksual, pengungsian, perampasan harta benda, kerja paksa, wajib lapor, stigmatisasi, Intimidasi, KDRT dan kekerasan berlapis adalah ditembak, dituduh separatis (stigmatisasi), ditangkap, digeledah, ditahan tanpa proses hukum, dipukul, disiksa untuk memperoleh pengakuan, diintimidasi.

“Kami juga menemukan ada korban yang dijadikan penunjuk jalan untuk mendapatkan target operasi, dipaksa bekerja di pos tentara sebagai tenaga bantuan, dijadikan sebagai eksploitasi seksual, Intidasi bagi warga kampung,” jelasnya.

Pelaku kekerasan adalah TNI dan Polisi. Alat dan cara yang dipakai dalam melakukan kekerasan dan pelangaran HAM adalah melakukan operasi militer, mengunakan senjata, ditahan dan disiksa dengan botol, diinjak dengan kaki meja, disetrum, ditahan dalam kontainer, melakukan pengeledahan dan menelanjangi korban oleh aparat polisi.  

“Untuk itu Tim Penyusunan Laporan Bayangan CEDAW Papua merekomendasikan Pemerintah Pusat melakukan reformasi Institusi penegak hukum, Prinsip penegakkan hukum dan proses peradilan yang independen sesuai dengan konstitusi negara amademen UUD 1945,” jelasnya.

Tim juga meminta Pemerintah Pusat melakukan Reformasi sektor keamanan, Mengubah pendekatan yang militeristik dengan pendekatan dialog dan penyelesaian secara hukum. Menginteintegrasikan perspektif HAM berkeadilan Gender dalam kebijakan, pencegahan, penanganan, penguatan kapasitas SDM dalam reformasi sektor keamanan.

“Kami juga merekomendasikan Pemerintah Pusat, segera melakukan pengesahan dan pemberlakuan Konvensi-konvensi HAM internasional dan resolusi PBB yang terkait dengan HAM dan penanganan hak-hak perempuan di wilayah konflik,”ujarnya.

Kepada Komnas HAM, tim merekomendasika agar melakukan proses penyelidikan dan Peradilan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan pelanggaran HAM masa lalu. Bagi pemenuhan  Hak-hak korban meliputi restitusi, kompensasi dan rehabilitasi.

“Sedangkan untuk Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, DPR Papua dan Papua Barat kami meminta agar mereka membahas, mengesahkan, dan melaksanakan Perdasus perlindungan Perempuan Papua korban kekerasan dan pelanggaran HAM,” pungkasnya.

Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi konvensi CEDAW dan mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan tentang implementasi konvesi tersebut setiap 4 tahun sekali kepada Komite CEDAW PBB.

“Masyarakat sipil juga terlibat dalam proses pelaporan ke Komite CEDAW PBB melalui laporan khusus NGO (masyarakat sipil). Laporan NGO membantu Komite CEDAW untuk memeriksa keabsahan atau kebenaran/ kejujuran laporan pemerintah. Sebab seringkali komitmen negara peratifikasi CEDAW hanya bersifat de jure (komitmen yang dinyatakan dalam hukum) daripada mewakili perubahan/ de facto (dalam kenyataan yang sesungguhnya),” ujar anggota tim Pdt Anike Mirino beberapa waktu lalu.

Proses penulisan dan konsolidasi data telah dilakukan melalui beberapa tahapan sejak tahun 2015 hingga 2016. Telah dilakukan tiga kali workshop guna menyusun/menulis sebuah laporan situasi HAM perempuan di Papua melalui mekanisme CEDAW dan telah menghasilkan draft laporan CEDAW Papua. (*)

loading...

Sebelumnya

Selanjutnya

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe