PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Ekonomi
  3. Disperindagkop : Kami ingin semua pasar diatur pemerintah
  • Rabu, 08 Februari 2017 — 07:43
  • 393x views

Disperindagkop : Kami ingin semua pasar diatur pemerintah

“Pasar Entrop tak hanya jadi role model pasar di Kota Jayapura, tetapi nantinya semua pasar aset pemerintah akan dikelola dan diatur oleh Pemerintah Kota Jayapura sebagai pemilik sah dan kami ingin semua pasar,” ujarnya kepada Jubi beberapa waktu lalu.
Pasar Youtefa di Kota Jayapura - Dok. Jubi
Sindung Sukoco
sindung@tabloidjubi.com
Editor : Syofiardi

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kopererasi, dan UKM Kota Jayapura Robert LN Awi mengatakan, tak hanya pasar Entrop yang akan diatur pemerintah, tetapi semua pasar di Kota Jayapura.
 
“Pasar Entrop tak hanya jadi role model pasar di Kota Jayapura, tetapi nantinya semua pasar aset pemerintah akan dikelola dan diatur oleh Pemerintah Kota Jayapura sebagai pemilik sah dan kami ingin semua pasar,” ujarnya kepada Jubi beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kejadian Pasar Hamadi cukup menjadi pelajaran menggratiskan kios oleh Pemerintah Kota Jayapura.
 
“Akibatnya di sana ada saling curiga, saling melaporkan, berebutan, dan saling rebut, kami berdiri di mana, kami tidak bisa kemana-mana karena mereka punya hak yang sama, sebab mereka warga Kota Jayapura dan hingga kini persoalan tersebut belum selesai,” ujarnya.
 
Disperindagkop dan UKM Kota Jayapura, katanya, akan berusaha melakukan penataan dan melakukan perbaikan Pasar Hamadi,tak hanya fasilitas tetapi juga kepemilikannya.
 
“Dengan kartu elektronik, sekarang kami tahu siapa nama pemilik dan retribusi tiap kios, kami akan berikan SK Wali Kota untuk menetapkan dan kami siapkan aturan hukum untuk Pasar Hamadi,” katanya.
 
Dan Pasar Entrop ini sebagai contoh, lanjut Robert, pihaknya ingin semua ada kejelasan, baik dari pengelola, penyewa, dasar hukum yang jelas dan tidak ada yang melakukan klaim sepihak.
 
“Kami juga tak ingin ada lagi pasar yang digunakan sebagai tempat tinggal seperti yang sudah-sudah, dan pedagang pengganti harus keluar,” tegasnya.
 
Menurut Kaimuddin, ketua Persatuan Pedagang Pasar Entrop (Perdapase), pihaknya telah berkoordinasi dengan Komisi C DPRD Kota Jayapura dan mereka siap memfasilitasi untuk menyurati Pemko Jayapura agar diberikan perpanjangan jangka pembayaran uang pangkal yang dinilai sangat besar. (*)

Sebelumnya

Pertamina luncurkan program Pertamina Fuel Lucky Swipe

Selanjutnya

Rp27,2 miliar uang NKRI telah terdistribusi di Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua