Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Gawat, 60 persen karyawan Freeport akan di PHK
  • Rabu, 08 Februari 2017 — 19:25
  • 3384x views

Gawat, 60 persen karyawan Freeport akan di PHK

"Ya, hari ini Pemerintah pusat dan Provinsi sudah turunkan tim ke Mimika untuk melakukan koordinasi dengan perusahaan tambang terbesar di Indonesia itu," kata Omaleng kepada wartawan, di Jayapura, Rabu (8/2/2017).
Karyawan PT. Freeport Indonesia - IST
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Dominggus Mampioper

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Bupati Mimika, Eltinus Omaleng membenarkan adanya wacana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ribuan karyawan PT Freeport Indonesia. Dimana tim dari Provinsi Papua dan Pusat sudah menurunkan tim guna mengecek kebenarannya.

"Ya, hari ini Pemerintah pusat dan Provinsi sudah turunkan tim ke Mimika untuk melakukan koordinasi dengan perusahaan tambang terbesar di Indonesia itu," kata Omaleng kepada wartawan, di Jayapura, Rabu (8/2/2017).

Ia menilai, jika benar-benar terjadi PHK, maka dampaknya akan sangat besar, dimana bukan saja kepada tingginya angka pengangguran, tetapi juga kondisi keamanan di Mimika.

"Jadi, 60 persen itu hampir tiga ribu karyawaan, dan banyak anak-anak Papua. Sudah pasti akan terjadi gejolak. Saya harap Freeport maupun pemerintah pusat mencari solusi untuk mengatasi masalah ini," ucapnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Provinsi Papua, Yan Piet Rawar ketika dikonfirmasi wartawan mengaku belum mendapat laporan resmi dari PT Freeport Indonesia soal rencana PHK karyawan.

"Kami sudah bertemu kemarin, mereka akan memberikan laporan secara resmi paling lambat besok," kata Rawar via telepon seluler.

Menurut ia, jumlah karyawan yang terancam di PHK belum bisa diketahui, karena mereka masih harus membuat perencanaannya.

"Yang jelas, kami harapkan pemerintah dan PT Freeport bisa mencari solusi untuk atasi masalah ini, kami tidak mau anak-anak Papua menjadi korban dari keputusan PT Freeport," tambahnya.

Piet Rawar mengaku, wacana PHK ini pun ada kaitannya dengan sejumlah syarat yang diatur pemerintah untuk mendapatkan izin ekspor konsentrat. Dimana Freeport harus mengubah status dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Ya, ini semua ada kaitannya, apalagi Freeport tidak punya smelter di Papua. Kemudian, smelter di Gresik Jawa Timur, hanya bisa menampung 40 persen produski Freeport," tutupnya. (*)

Sebelumnya

Gubernur Papua ; Negara tidak mengindonesiakan Papua

Selanjutnya

Ingin selesaikan masalah Papua? Jokowi diminta tidak terlalu percaya “pembisiknya"

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe