PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. DPRD Jayapura tegaskan soal perda kampung adat
  • Kamis, 09 Februari 2017 — 08:46
  • 678x views

DPRD Jayapura tegaskan soal perda kampung adat

“Yang jelas Perda Kampung Adat sudah ditetapkan dan disahkan DPRD. Kalau ada yang menyinggung soal anggaran operasionalnya, maka sudah pasti setiap perda yang dikeluarkan ini dibebankan melalui APBD,” kata Kornelis kepada Jubi di Sentani, Rabu (8/2/2017).
Masyarakat adat dalam keberagamannya di Kabupaten Jayapura – Jubi/Engel Wally
Engelbert Wally
engellenny2509@gmail.com
Editor : Timoteus Marten

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Sentani, Jubi – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura, Kornelis Yanuaring menegaskan, persoalan kampung adat tak perlu dipersoalkan lagi karena sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda), yaitu Perda Nomor 10 tahun 2016 tentang Kampung Adat.
 
“Yang jelas Perda Kampung Adat sudah ditetapkan dan disahkan DPRD. Kalau ada yang menyinggung soal anggaran operasionalnya, maka sudah pasti setiap perda yang dikeluarkan ini dibebankan melalui APBD,” kata Kornelis kepada Jubi di Sentani, Rabu (8/2/2017).
 
Politikus PDI Perjuangan ini tak menyalahkan masyarakat jika berpikiran negatif soal adanya perda ini. Kampung adat sudah di-perda-kan dan itu mutlak hukumnya.
 
“Kalau mau diubah, jelas ada bab dan pasal dalam perda yang tercatat di akhir dalam aturan perdanya. Tetapi selama perda sudah disahkan menjadi aturan yang baku, maka semua harus mengikuti aturan tersebut,” katanya.
 
Ditemui terpisah, Koordinator Dewan Adat Suku (DAS) Kabupaten Jayapura, Daniel Toto mengatakan, Perda Kampung Adat disahkan tanggal 26 Oktober 2016 bertepatan dengan hari ulang tahun ketiga kebangkitan masyarakat adat.
 
“Perda kampung adat sudah diserahkan kepada masyarakat adat untuk dilaksanakan sesuai dengan aturan dan keetapan yang ada dalam perda tersebut,” katanya.
 
Menurut Daniel, kampung adat diadakan di daerah ini hanya untuk mengembalikan jati diri masyarakat adat, yang selama ini kurang diperhatikan.
 
“Dan ini perintah undang-undang,” katanya. (*)

Sebelumnya

Setelah cuti bupati Jayapura prioritaskan OPD

Selanjutnya

Anggaran pengawasan pilkada berbasis IT di Jayapura Rp 348 juta

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua