Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. DPRD Jayapura tegaskan soal perda kampung adat
  • Kamis, 09 Februari 2017 — 08:46
  • 1200x views

DPRD Jayapura tegaskan soal perda kampung adat

“Yang jelas Perda Kampung Adat sudah ditetapkan dan disahkan DPRD. Kalau ada yang menyinggung soal anggaran operasionalnya, maka sudah pasti setiap perda yang dikeluarkan ini dibebankan melalui APBD,” kata Kornelis kepada Jubi di Sentani, Rabu (8/2/2017).
Masyarakat adat dalam keberagamannya di Kabupaten Jayapura – Jubi/Engel Wally
Engelbert Wally
Editor : Timoteus Marten

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Sentani, Jubi – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura, Kornelis Yanuaring menegaskan, persoalan kampung adat tak perlu dipersoalkan lagi karena sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda), yaitu Perda Nomor 10 tahun 2016 tentang Kampung Adat.
 
“Yang jelas Perda Kampung Adat sudah ditetapkan dan disahkan DPRD. Kalau ada yang menyinggung soal anggaran operasionalnya, maka sudah pasti setiap perda yang dikeluarkan ini dibebankan melalui APBD,” kata Kornelis kepada Jubi di Sentani, Rabu (8/2/2017).
 
Politikus PDI Perjuangan ini tak menyalahkan masyarakat jika berpikiran negatif soal adanya perda ini. Kampung adat sudah di-perda-kan dan itu mutlak hukumnya.
 
“Kalau mau diubah, jelas ada bab dan pasal dalam perda yang tercatat di akhir dalam aturan perdanya. Tetapi selama perda sudah disahkan menjadi aturan yang baku, maka semua harus mengikuti aturan tersebut,” katanya.
 
Ditemui terpisah, Koordinator Dewan Adat Suku (DAS) Kabupaten Jayapura, Daniel Toto mengatakan, Perda Kampung Adat disahkan tanggal 26 Oktober 2016 bertepatan dengan hari ulang tahun ketiga kebangkitan masyarakat adat.
 
“Perda kampung adat sudah diserahkan kepada masyarakat adat untuk dilaksanakan sesuai dengan aturan dan keetapan yang ada dalam perda tersebut,” katanya.
 
Menurut Daniel, kampung adat diadakan di daerah ini hanya untuk mengembalikan jati diri masyarakat adat, yang selama ini kurang diperhatikan.
 
“Dan ini perintah undang-undang,” katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Setelah cuti bupati Jayapura prioritaskan OPD

Selanjutnya

Anggaran pengawasan pilkada berbasis IT di Jayapura Rp 348 juta

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe