Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Ingin selesaikan masalah Papua? Jokowi diminta tidak terlalu percaya “pembisiknya"
  • Jumat, 10 Februari 2017 — 06:57
  • 1732x views

Ingin selesaikan masalah Papua? Jokowi diminta tidak terlalu percaya “pembisiknya"

"Presiden Jokowi sedang termakan isu intelejen. Harusnya dia tidak terpengaruh. Namun situasi itu justru menjadi nilai plus untuk perjuangan Papua. Dukungan untuk Papua terus berdatangan," katanya.
Presiden Joko Widodo saat meninjau rencana pembangunan dermaga peti kemas Depapre tahun 2016 lalu - Jubi/Engelbert Wally
Arjuna Pademme
Editor : Dominggus Mampioper
LipSus
Features |
Senin, 23 April 2018 | 13:37 WP
Features |
Selasa, 17 April 2018 | 13:24 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Ruben Magai mengatakan, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) benar-benar berniat menyelesaikan masalah Papua, jangan terlalu percaya dan mendengar "pembisiknya".

Ia mengatakan, Presiden Jokowi jangan terpengaruh oleh laporan orang-orang yang selalu mengorbankan orang asli Papua demi kepentingan mereka.

"Jokowi seakan dikendalikan demi kepentingan mereka. Jokowi jangan mau ditipu-tipu. Presiden Jokowi harus gentel menyelesaikan masalah Papua. Untuk menyelesaikan masalah Papua Jangan terlalu mendengar laporan mereka yang juga cari makan di Tanah Papua," kata Ruben, Kamis (9/2/2017).

Menurut dia pemerintah Indonesia harus segera mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah Papua. Dia menambahkan tak dipungkiri bahwa isu Papua akan terus berkembang dan mendapat dukungan dari berbagai negara di dunia.

"Misalnya saja United Liberation Movement West Papua(ULMWP) sudah menjadi pengamat dalam Melanesian Sperahead Group(MSG). Kini sudah diberikan ruang kerja di kantor MSG, itu artinya Pemerintah Indonesia dan perwakilan orang asli Papua sudah setara di MSG," ujarnya.

Presiden Jokowi tak bisa hanya menunggu dan mendapat laporan. Itu tak akan menyelesaikan masalah politik, HAM dan lainnya di Papua. Upaya apapun yang dilakukan Kementerian Luar Negeri, suka tidak suka, ULMWP kini sudah mendapat dukungan di MSG.

"Presiden Jokowi sedang termakan isu intelejen. Harusnya dia tidak terpengaruh. Namun situasi itu justru menjadi nilai plus untuk perjuangan Papua. Dukungan untuk Papua terus berdatangan," katanya.

Gubernur Papua, Lukas Enembe juga menilai masalah di Papua selama ini akibat negara tak bisa mengelola provinsi paling timur Indonesia itu.

"Kalau masalah Papua kini menjadi isu internasional, itu bukan kesalahan gubernur. Bukan kelemahan bupati. Kelemahan negara," kata Enembe beberapa hari lalu.

Katanya, banyak orang Papua dibunuh, namun tidak pernah diselesaikan. Niat pemerintah dan Komnas HAM menyelesaikannya hingga kini belum ada hasil. (*)

loading...

Sebelumnya

Gawat, 60 persen karyawan Freeport akan di PHK

Selanjutnya

20 organisasi kritik Dewan Pers: Tolak barcode, ubah aturan verifikasi media

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe