Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. 20 organisasi kritik Dewan Pers: Tolak barcode, ubah aturan verifikasi media
  • Jumat, 10 Februari 2017 — 07:33
  • 1410x views

20 organisasi kritik Dewan Pers: Tolak barcode, ubah aturan verifikasi media

“Selain itu, perusahaan yang dimaksud Dewan Pers harus memiliki modal paling sedikit Rp 50 juta. Kondisi ini jelas hanya menguntungkan media dengan modal jumbo dan merugikan media rintisan (startup media), media berbasis komunitas serta alternatif yang sedang bergeliat di Indonesia.”
Ilustrasi - IST
Zely Ariane
zely.ariane@tabloidjubi.com
Editor :

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Serikat pekerja media, pers mahasiswa, pegiat pers alternatif, dan masyarakat pro demokrasi dalam pernyataan sikapnya di Jakarta, Kamis (9/2/1027) meminta Dewan Pers meninjau kembali aturan verifikasi perusahaan media, dan menyingkap kerugian jangka panjang aturan verifikasi terhadap pengembangan pers alternatif serta jurnalisme warga.

Keduapuluh organisasi tersebut menilai mekanisme verifikasi yang sudah berjalan dilakukan Dewan Pers masih bermasalah dan memiliki efek samping yang tidak diperhitungkan Dewan Pers. Mereka juga menyoroti mekanisme verifikasi perusahaan pers sebaiknya perlu perbaikan karena tidak melibatkan unsur serikat pekerja.

“Padahal, dari 17 pasal pada Standar Perusahaan Pers, 6 pasal diantaranya sangat pro terhadap kepentingan pekerja media. Oleh karena itu, keterlibatan unsur serikat pekerja sangat penting dalam tim verifikator Dewan Pers untuk memastikan aspek kesejahteraan pada perusahaan pers tersebut dipenuhi dengan baik,” demikian rilis 20 organisasi tersebut yang diterima Redaksi Jubi Kamis (9/2).

Mereka menduga ada unsur ketergesaan dalam melakukan proses verifikasi dan menghasilan 74 media lolos verifikasi sehingga mendapatkan barcode. Media-media yang lolos tersebut diumumkan pada peringatan Hari ulang tahun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 9 Februari.

Sebelumnya, dalam rilis terkait hal itu Dewan Pers menyatakan “hanya perusahaan pers yang sudah diverifikasi oleh Dewan Pers yang akan mendapatkan dukungan dan perlindungan dari Dewan Pers bila terjadi sengketa pers yang mengaitkan perusahaan pers tersebut.”

“Saya curiga bahwa ide-ide verifikasi semacam ini dan belakangan makin berkembang, menunjukkan kita ingin solusi instan dari masalah yang memang rumit,” kata Wisnu Prasetya Utomo penggerak Remotivi, sebuah komunitas media yang aktif melakukan pemantauan dan penilaian atas kerja-kerja jurnalistik media di Indonesia.

Secara khusus Wisnu memperingatkan bahwa verifikasi tersebut hanya akan menguntungkan media-media arus utama yang punya modal besar dan bisa memenuhi syarat sebagai perusahaan pers seperti yang disebutkan UU Pers. “Padahal kerap media arus utama justru menjadi sumber berbagai masalah. Eksploitasi pemilik media, sikapnya yang partisan, berat sebelah, berita-berita yang seksis, sensasional, juga dalam beberapa hal memproduksi hoax,” katanya ketika dikonfirmasi Jubi melalui pesan elektronik, Kamis (9/2).

Wisnu mengkhawatirkan mekanisme verifikasi yang bermasalah ini berpotensi menjadi ancaman blokir sewenang-wenang yang sekarang telah terjadi, dan akan semakin memiliki landasan untuk dilanjutkan. “Padahal media-media komunitas seringkali punya kualitas jurnalistik yang lebih baik dibanding media arus utama.”

Verifikasi tersebut, menurut Wisnu, mengasumsikan bahwa sumber kebenaran atas suatu informasi hanyalah media arus utama. “Ini bisa memunculkan monopoli informasi,” kata dia lagi.

Korporatisasi pers dan hoax

Kedua puluh organisasi media dan peduli media tersebut juga mengritik aturan verifikasi Dewan Pers yang melakukan pembatasan badan hukum pers hanya berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

“Selain itu, perusahaan yang dimaksud Dewan Pers harus memiliki modal paling sedikit Rp 50 juta. Kondisi ini jelas hanya menguntungkan media dengan modal jumbo dan merugikan media rintisan (startup media), media berbasis komunitas serta alternatif yang sedang bergeliat di Indonesia.”

Menurut mereka, jika hal ini terus dibiarkan akan mengarahkan pada terjadinya korporatisasi pers atau kondisi ketika hanya perusahaan bermodal jumbo saja yang diizinkan menjadi lembaga pers dan akhirnya memonopoli sumber informasi.

Mereka mencurigai verifikasi mulai gencar dijalankan hampir bersamaan dengan lahirnya Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang represif dan menjamurnya berita hoax yang berkaitan dengan memanasnya suhu politik nasional.

Terkait hoax, ketimbang melakukan verifikasi mereka menyarankan penguatan kapasitas masyarakat melalui literasi media. “Masyarakat yang cerdas bermedia tidak akan mudah termakan desas-desus dan kabar bohong.”

Berikut sembilan poin pernyataan dua puluh organisasi tersebut:

  1. Berkomitmen tunduk dan patuh pada Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan kerja jurnalistik. 
  2. Mendesak Dewan Pers mengakomodir badan hukum selain PT sebagai perusahaan pers seperti koperasi, yayasan, dan perkumpulan.
  3. Meminta Dewan Pers memperluas pemangku kepentingannya dengan memasukkan organisasi serikat pekerja media, pegiat media komunitas, alternatif, dan pers mahasiswa.
  4. Meminta Dewan Pers agar melibatkan organisasi serikat pekerja dalam proses verifikasi data perusahaan pers khususnya pada syarat mengenai ketenagakerjaan.
  5. Mendesak Dewan Pers menjamin perlindungan terhadap kebebasan pers bagi media yang belum diverifikasi selama bekerja sesuai Kode Etik Jurnalistik.
  6. Mendorong Dewan Pers membuat kesepakatan bersama untuk melindungi pers mahasiswa.
  7. Menolak Undang-undang ITE karena anti demokrasi dan memuat pasal-pasal duplikasi tindak pidana yang sudah diatur dalam KUHP. 
  8. Menagih peran negara dalam meningkatkan literasi media dan akses informasi bagi semua warga negara.
  9. Mengimbau semua media bekerja profesional sesuai Kode Etik Jurnalistik dan tidak menyalahgunakan kebebasan pers untuk tindak kejahatan seperti memeras dan menyebarkan ujaran kebencian.

Keduapuluh kelompok tersebut adalah SINDIKASI (Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi); FSPM (Federasi Serikat Pekerja Media) Independen; LBH Pers; APPI (Aliansi Pemuda Pekerja Indonesia); Indoprogress; Matinyala.com; Forum Pers Mahasiswa Jakarta (FPMJ); Islam Bergerak; ICT Watch; Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI); SAFENET (Southeast Asia Freedom of Expression); Koperasi Riset Purusha; SuaraPapua.com; Remotivi; Berdikarionline.com; Gema Demokrasi; SelamatkanBumi.com; KabarBuruh.com; Konde.co; Media Rakyat Baru.(*)

Sebelumnya

Ingin selesaikan masalah Papua? Jokowi diminta tidak terlalu percaya “pembisiknya"

Selanjutnya

Terkait Pilkada Papua, Kapolri beri perhatikan khusus wilayah pegunungan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe