Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Pemkab Merauke diminta evaluasi izin perkebunan
  • Sabtu, 11 Februari 2017 — 08:26
  • 1162x views

Pemkab Merauke diminta evaluasi izin perkebunan

“Kalau sudah ada evaluasi secara baik untuk dicabut, pada prinsipnya kami mendukung. Sehingga investor tak mengklaim tanah masyarakat adat telah diambil, namun tak ada aktivitas sama sekali di lapangan,” tuturnya.
Direktur SKP KAME, Pastor Anselmus Amo, MSC sedang memberikan keterangan pers kepada sejumlah wartawan - Jubi/Frans L Kobun
Ans K
Editor : Angela Flassy

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Merauke, Jubi – Pemkab Merauke diminta harus melakukan evaluasi dahulu sebelum mencabut izin 11 perusahan perkebunan.

Direktur SKP Keuskupan Agung Merauke (KAME), Pastor Anselmus Amo, MSC mengatakan evaluasi diperlukan untuk menjelaskan siapa yang mengundang investor datang investasi dan alasan mendasar pencabutan izin tersebut.

“Kalau sudah ada evaluasi secara baik untuk dicabut, pada prinsipnya kami mendukung. Sehingga investor tak mengklaim tanah masyarakat adat telah diambil, namun tak ada aktivitas sama sekali di lapangan,” tuturnya.

Pasto Amo meminta agar dinas terkait menjalankan dan melaksanakan fungsinya dengan sebaik mungkin, terutama soal pengawasan dan evaluasi terhadap investor di kabupaten ini.

“Karena sejumlah perusahan turun kepada masyarakat dan melakukan lobi-lobi serta janji, namun tak ada realisasi dilakukan,” katanya.

Sebelumnya Badan Penanaman dan Investasi Daerah Kabupaten Merauke mengajukan kepada bupati untuk mencabut izin 11 perusahan perkebunan di kabupaten tersebut.

Bupati Merauke, Frederikus Gebze meminta investor yang hendak berinvestasi di Merauke agar memberikan perhatian kepada masyarakat pemilik hak ulayat. Karena mereka telah menyerahkan tanahnya guna investasi.

“Ya, apa yang menjadi hak masyarakat pemilik ulayat, harus diberikan dan ditindaklanjuti sesuai kesepakatan. Jangan sampai janji disampaikan, namun realisasi tak jalan sama sekali,” pintanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Kapolres Merauke didesak tutup pasar malam

Selanjutnya

Tunjangan tak diterima, kepsek SDN Wetau pasrah

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe