Festival Film Papua
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Mahasiswa di LN terlantar, Legislator: Kepala Biro SDM harus diganti
  • Minggu, 12 Februari 2017 — 13:29
  • 1151x views

Mahasiswa di LN terlantar, Legislator: Kepala Biro SDM harus diganti

"Kami sudah berikan masukan kepada gubernur agar kepala SPKD yang menangani anak-anak Papua di luar negeri segera diganti. Menajemennya diperbaiki. Transfer dana anak-anak Papua di luar negeri langsung kepada yang bersangkutan. Jangan lewat orang atau pihak kedua," kata Natan pekan lalu.
Mahasiswa Papua di Amerika Serikat yang saat ini sedang mengalami masalah karena dana beasiswa mereka belum disalurkan - Dok. Jubi
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Kyoshi Rasiey

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Tidak jelasnya nasib anak-anak Papua yang menuntut ilmu disejumlah negara membuat legislator Papua Natan Pahabol bersuara. Ia ingin Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Provinsi Papua, biro yang mengurusi kebutuhan anak-anak Papua di luar negeri (LN) diganti.  

Anggota Komisi V DPR Papua yang membidangi pendidikan itu mengatakan, pemerintah sebagai pihak yang mengirim anak-anak Papua ke luar negeri harus bertanggungjawab.

"Kami sudah berikan masukan kepada gubernur agar kepala SPKD yang menangani anak-anak Papua di luar negeri segera diganti. Menajemennya diperbaiki. Transfer dana anak-anak Papua di luar negeri langsung kepada yang bersangkutan. Jangan lewat orang atau pihak kedua," kata Natan pekan lalu.

Ketika hearing dengan Biro SDM lalu, Komisi V mendengar jika Pemprov Papua menganggarkan ratusan miliar. Dana itu untuk kebutuhan anak-anak Papua yang di LN. Namun dengan kondisi kini, pihaknya mendengar penyaluran dana dari biro terkait melalui pihak lain. Tapi ada pemotongan dana dan sebagainya.

"Ini manajemen kurang baik. Ini menghambat. Bukan melayani. Kami sudah menyampaikan hal itu kepada gubernur Papua. Ketika rapat pembahasan APBD 2017 akhir tahun lalu, melalui pandangan akhir fraksi," katanya.

Terpisah, Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Yan Permenas Mandenas menduga hal tersebut dialami mahasiswa Papua di LN lantaran ada pergeseran anggaran.

"Saya pikir ini harus diselidiki. Jika ada indikasi kerugian negara harus diperiksa. BPK RI harus mengaudit dana bantuan studi mahasiswa di luar negeri," kata Yan.

Ia menilai wajar jika orang tua dan mahasiswa di LN resah. Padahal anak-anak Papua itu tanggungjawab pemerintah. Pemprov Papua seharusnya menjamin sampai mereka menyelesaikan studinya. (*) 

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Presiden Jokowi diminta buka Kantor Perwakilan di Papua

Selanjutnya

Penasehat Politik PIF pantau Pilkada di Papua dan Papua Barat

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua