PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Tunjangan tak diterima, kepsek SDN Wetau pasrah
  • Minggu, 12 Februari 2017 — 20:30
  • 793x views

Tunjangan tak diterima, kepsek SDN Wetau pasrah

“Pembayaran dilakukan setelah saya membuat keributan di Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke. Bahkan persoalan tersebut, dibawa sampai ke Polres setempat,” katanya.
Sejumlah guru sedang berada di Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke - Jubi/Frans L Kobun
Ans K
frans@tabloidjubi.com
Editor : Angela Flassy

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Merauke, Jubi - Kepala Sekolah (Kepsek) SDN Wetau, Wilhelmus Rahailyaan tak bisa menerima beberapa tunjangannya seperti sertifikasi, lauk pauk maupun insentif dengan alasan tidak berada di tempat tugas, lantaran melanjutkan studi sesuai tuntutan dari pemerintah pusat.

Kepada Jubi Sabtu (11/2/2017), Wilhelmus menuturkan, setelah beberapa tunjangan tidak diterima, dirinya langsung menghadap ke dinas maupun inspektorat meminta kejelasan.

“Alasan mereka bahwa saya tidak menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai Kepsek di SDN Wetau,” ujarnya.

Khusus uang sertifikasi, demikian Wilhelmus, biasa diterima tiga bulan sekali sebesar Rp9 juta. “Selama tahun 2016, saya tidak pernah terima satu sen. Jadi, uang puluhan juta itu, kembali ke kas negara,” tuturnya.

Sementara insentif, diberikan sesuai jangkauan tempat tugas. “Oleh karena saya di kampung sangat jauh, diberikan Rp6,5 juta per bulan. Pada tahun 2016 dirinya menerima tiga bulan.  “Sembilan bulannya, tak dibayar,” tuturnya.

“Pembayaran dilakukan setelah saya membuat keributan di Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke. Bahkan persoalan tersebut, dibawa sampai ke Polres setempat,” katanya.

Khusus uang lauk-pauk, setiap bulan Rp2,1 juta sama sekali tidak bayar. “Saya akui jika beberapa bulan terakhir di kota, karena melanjutkan studi sesuai program  pemerintah pusat,” tegasnya.

Mestinya, kata dia, pemerintah memberikan pertimbangan juga dengan tidak menahan hak  dari para guru yang harus diterima. “Karena dalam beberapa hari ke depan, sudah kembali ke tempat tugas,” pintanya.

Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke yang membidangi masalah pendidikan, Moses Kaibu mengatakan, mestinya pemerintah mempertimbangkan dengan baik, agar uang tidak dikembalikan ke kas daerah.

“Saya kira para guru akan tetap kembali ke tempat tugasnya, setelah menyelesaikan studi,” pinta Moses. (*)

Sebelumnya

Pemkab Merauke diminta evaluasi izin perkebunan

Selanjutnya

Tokoh agama Islam sesalkan perjudian di pasar malam

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua