Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Berita Papua
  3. Penasehat Politik PIF pantau Pilkada di Papua dan Papua Barat
  • Senin, 13 Februari 2017 — 14:54
  • 2610x views

Penasehat Politik PIF pantau Pilkada di Papua dan Papua Barat

"Beliau akan tinggal disini selama 4 hari namun pada 16 Februri 2017 beliau akan kembali ke Fiji," katanya.
Frans Albert Joku (kanan) bersama Alfred Soakai, Penasehat Politik dan HAM PIF ketika mengunjungi sosialisasi Pilkada Kota Jayapura di Diklat Pemerintah Provinsi Papua, Kotaraja, Senin (13/2/2017) - Jubi/hengky Yeimo
Hengky Yeimo
yeimohengky@gmail.com
Editor : Kyoshi Rasiey

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Tiga pejabat di Pacific Islands Forum datang ke Papua untuk memantau jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Papua.

Tokoh Papua, Frans Albert Joku yang mendampingi satu dari tiga pejabat PIF tersebut mengatakan, kehadiran Alfred Soakai, Penasehat Politik dan HAM PIF di Jayapura untuk memantau demokrasi di Indonesia yang selama ini dibicarakan di Melanesia Spearhead Group (MSG) maupun PIF.    
 
"Pada dasarnya dia datang untuk memantau isu-isu menyangkut Papua yang selama ini disuarakan di kalangan negara-negara Pasific Island Forum (PIF) maupun di Melanesia Spehad Group (MSG).  Sehingga pimpinan PIF merasa ada baiknya untuk menerima pengaduan-pengaduan yang diajukan oleh ULMWP. Kemudian PIF berinisiatif  untuk mengecek keadaan Papua, sehingga beliau datang," kata Frans Albert Joku, kepada Jubi, Senin (13/2/2017).
 
Joku menambahkan, selain Soakai, satu pejabat PIF lainnya berkunjung ke Papua Barat tepatnya di Manokwari, bersama Nick Meset untuk memantau proses Pilkada yang berlangsung di Papua Barat.     
 
Ditempat yang sama Kepala Bidang Politik dan Demokrasi Kementrian Politik Hukum dan HAM Republik Indonesia, Sidik, mengatakan, kehadiran Soakai memang untuk memantau pelaksanaan demokrasi di Indonesia termasuk pilkada serentak di Tanah Papua dan Papua Barat.     
 
Menurut Sidik, secara umum situasi di Tanah Papua berdasarkan informasi yang diterima Soakai tidak seperti apa yang dibicarakan di luar negeri.
 
"Beliau akan tinggal disini selama 4 hari namun pada 16 Februri 2017 beliau akan kembali ke Fiji," katanya.
 
Namun Soakai dalam agendanya hanya berkunjung di Kota dan Kabupaten Jayapura saja. Ia tidak berkunjung ke delapan kabupaten lainnya yang menyelenggarakan Pilkada serentak.
 
Sidik menambahkan, hari ini (Senin, 13/2/2017) beliau akan memantau proses pilkada di Kota dan Kabupaten Jayapura. Pada saat pemilihan berlangsung beliau akan mengunjungi TPS terdekat untuk memantau proses pencoblosan. Hasil pengamatannya akan dibicarakan diluar negeri.
 
"Beliau hadir juga untuk memantau kehidupan di Jayapura ini dan di Tanah Papua ini," lanjut Sidik.     
 
Sidik menambahkan, di Indonesia setiap tahun ada penentuan indeks demokrasi. Kehadiran Soakai ini juga untuk membuktikan Indonesia benar atau buruk dalam berdemokrasi.  
 
"Sebenarnya Indeks Demokrasi di Indonesia sekarang 72,82. Skala 100 dari 70-80 kemudian itu masih kategori yang baik. Oleh sebab itu demokrasi kita itu bisa dipelajari dari luar. Kalau secara global kita lebih tinggi setelah Amerika Serikat dan India," jelas Sidik.

Masalah HAM Papua harus dilihat secara utuh

Berkaitan dengan kunjungan PIF ini, meskipun tidak mengetahui kedatangan PIF ini, Komisioner Komnas HAM RI, Natalis Pigay mengatakan siapa saja, termasuk PIF bisa datang ke Papua jika menyangkut masalah kemanusiaan, termasuk persoalan Hak Asasi Manusia. Namun ia berpandangan, jika ingin melihat masalah Hak Asasi Manusia, harus dilihat secara menyeluruh, bukan secara parsial. HAM harus dilihat dalam dimensi Sipil Politik (Sipol) dan Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob).

Menurutnya, masih terjadi penyiksaan, penangkapan, pembunuhan, pengekangan dan pelarangan atas hak kebebasan berekspresi di Papua. Itu hak Sipol yang masih bermasalah. Demikian juga hak Ekosob. Angka kematian ibu dan anak sangat tinggi di Papua. Demikian juga angka HIV/AIDS masih sangat tinggi.

"Akses ke pendidikan dan kesehatan masih rendah. Persoalan HAM di Papua ini harus dilihat secara utuh. Kalau HAM dalam Pilkada itu kan hanya  hak untuk ambil bagian dalam pemerintahan (the right to take part in government); (2) hak memilih dan dipilih (the right to vote and to be elected); dan (3) hak akses yang setara untuk pelayanan publik," kata Pigay.

Rakyat Papua saat ini menurutnya sedang dalam ancaman serius karena adanya penetrasi kapital, penetrasi sipil dan hegemoni militer. Penetrasi kapital ini ditunjukkan dengan hadirnya perusahaan-perusahaan skala besar di Papua. Diikuti dengan penetrasi sipil yang mulai menyingkirkan Orang Asli Papua baik dalam proses pembangunan maupun manfaat pembangunan itu sendiri.

"Lalu hegemoni militer yang mengikuti dua penetrasi itu. Contohnya, pengalihan (jual beli tanah) untuk proyek-proyek skala besar yang melibatkan militer sementara pemilik modal adalah orang sipil. Ini masalah besar yang dihadapi Orang Asli Papua saat ini," jelas Pigay. (*)

loading...

Sebelumnya

TPID Papua kompilasi sejumlah program untuk kendalikan inflasi

Selanjutnya

Tak ada Inpres, klaim pembangunan infrastruktur Papua oleh Pemerintah Jokowi dipertanyakan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe