Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Inilah enam OPD baru di Papua
  • Senin, 13 Februari 2017 — 17:15
  • 2281x views

Inilah enam OPD baru di Papua

Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri mengatakan OPD sasarannya adalah efisiensi, sehingga ada penambahan organisasi, namun pejabatnya berkurang.
Kantor Gubernur Provinsi Papua - Dok. Jubi
Alexander Loen
Editor : Angela Flassy
LipSus

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Setelah melalui proses pembahasan yang panjang, akhirnya Pemerintah Provinsi Papua menetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, diantaranya Dinas Permukiman, Badan Penelitian dan Pembangunan, Biro Otonomi Khusus, Biro Pelayanan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, dan Biro Kerja Sama Luar Negeri.

Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri mengatakan OPD sasarannya adalah efisiensi, sehingga ada penambahan organisasi, namun pejabatnya berkurang.

"Memang kita ada nomenklatur yang baru di SKPD tertentu kemudian ada pengurangan struktur sesuai dengan PP 18. Tadinya dinas atau badan yang bidangnya ada enam atau tujuh berkurang ke empat. Biro juga bergitu yang tadinya empat berkurang ketiga," kata Auri, di Jayapura, Senin (13/2/2017).

Menurut ia, saat ini tim masih merampungkan struktur OPD baru, sehingga pelantikan dan pengukuhan masih menunggu instruksi dari Gubernur.

"Kalau hari ini dan besok tim bisa menyelesaikan struktur berarti dalam minggu ini. sebab ini sesuai petunjuk Gubernur," ujarnya.

Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty menilai, pengukuhan dan pelantikan OPD di lingkup pemerintahan provinsi Papua harus dilakukan segera.

"Kita harus cepat karena ada SKPD yang ditiadakan dan baru, supaya tidak berpengaruh dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2016," kata Elia.

Ia katakan, pengukuhan dan pelantikan OPD akan dilakukan oleh Gubernur, dan sebagai contoh SKPD yang sudah tidak ada lagi adalah Badan Percepatan Pembangunan Wilayah Papua.

"Ini harus cepat sebab jangan ada SKPD yang dibubarkan lalu ini juga menjadi masalah," ujarnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Satpol PP Papua siap amankan Pilkada serentak di kabupaten kota

Selanjutnya

ASN Pemprov Papua semakin malas ikut apel setiap Senin

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe