Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Mendagri dituding menghambat kursi Otsus DPR Papua
  • Senin, 13 Februari 2017 — 17:23
  • 953x views

Mendagri dituding menghambat kursi Otsus DPR Papua

"Setiap kebijakan yang diambil stake holder di Papua, selalu saja dianggap menyalahi aturan. Padahal apa yang dilakukan itu berdasarkan aturan yang ada. Termasuk mengenai 14 kursi ini. Inikan amanah UU Otsus," ujarnya.
Ilustrasi - IST
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Kyoshi Rasiey

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Anggota Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPR Papua, Decky Nawipa menyatakan, belum jelasnya kapan pelantikan 14 legislator Papua jalur pengangkatan alias kursi Otsus lantaran belum ada Surat Keputusan (SK) dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Menteri Dalam Negeri dinilai pihak yang menghambat pelantikan 14 kursi itu. DPR Papua telah melaksanakan tugasnya dengan membentuk Panitia Seleksi (Pansel). Pansel kemudian melakukan rekrutmen di lima wilayah adat. Hasilnya, terjaring 14 orang. Nama-nama itu kemudian di usulkan ke Gubernur Papua untuk pengusulan SK ke Mendagri.

"Namun sampai sekarang belum ada kejelasan. Kapan bisa dilantik. Masih menunggu SK Mendagri. DPR Papua dan Pemprov Papua telah melaksanakan tugasnya. Kini semua kembali kepada Mendagri," kata Decky Nawipa kepada Jubi, Senin (13/2/2017).

Selama ini hampir setiap kebijakan yang diambil para pemangku kepentingan di Papua dinilai salah oleh pemerintah pusat. Padahal kata Decky, kebijakan yang dibuat pihak di Papua mengacu pada aturan yang ada. Terutama UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001.

"Setiap kebijakan yang diambil stake holder di Papua, selalu saja dianggap menyalahi aturan. Padahal apa yang dilakukan itu berdasarkan aturan yang ada. Termasuk mengenai 14 kursi ini. Inikan amanah UU Otsus," ujarnya.

Namun kata dia, belum jelasnya pelantikan 14 kursi kemungkinan ada kaitannya dengan nama-nama yang diusulkan kepada Mendagri untuk di SK kan.

"Ya bisa saja mungkin karena Mendagri melihat nama-nama itu tak sesuai yang diinginkan pemerintah pusat. Tapi itukan hasil seleksi Pansel di setiap kabupaten di lima wilayah adat," katanya.

Sementara Ketua Dewan Adat Wilayah Meepago, John Gobay mengatakan, pengangkatan 14 kursi merupakan bagian dari pembobotan UU Otsu Papua. Tujuannya mengangkat kepentingan masyarakat adat.

"Sejak Otsus Papua, Papua mendapat perlakuan khusus. 14 kursi ini merupakan roh dari Otsus dalam bidang politik," kata John Gobay kepada Jubi pekan lalu. (^)

loading...

Sebelumnya

Lagi, tukang ojek ditembak di Puncak Jaya

Selanjutnya

PAW tiga legislator Papua tunggu SK Mendagri

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe