Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. PAW tiga legislator Papua tunggu SK Mendagri
  • Senin, 13 Februari 2017 — 17:27
  • 941x views

PAW tiga legislator Papua tunggu SK Mendagri

"Sepertinya masih berproses di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Belum ada SK dari Mendagri," kata Decky kepada Jubi, Senin (13/2/2017).
Ilustrasi - IST
Arjuna Pademme
Editor : Kyoshi Rasiey
LipSus

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) tiga legislator Papua yang mengundurkan menjelang akhir tahun 2016 menunggu Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Papua, Decky Nawipa mengatakan, proses administrasi di dewan dan Pemprov Papua telah rampung. Kini prosesnya sudah di Kementerian Dalam Negeri.

"Sepertinya masih berproses di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Belum ada SK dari Mendagri," kata Decky kepada Jubi, Senin (13/2/2017).

Jika nanti telah ada SK dari Mendagri, DPR Papua akan menjadwalkan pelantikan PAW tiga legislator Papua yang mengundurkan diri dengan beberapa waktu lalu lantaran ikut dalam bursa Pilkada di Kabupaten dan Kota Jayapura.

"Siapa nanti pengganti mereka, itu sesuai usulan dari partai pengusung tiga anggota dewan tersebut saat pemilihan legislatif 2014," ujarnya.

Tiga legislator Papua mengundurkan diri ketika mencalonkan sebagai Wali Kota Jayapura, Bupati Jayapura dan Wakil Wali Kota Jayapura dalam Pilkada serentak 2017.

Tiga legislator itu yakni Wakil Ketua III DPR Papua, Yanni (Ketua DPD Gerindra Papua), Boy Markus Dawir (Pengurus DPD Demokrat Papua) dan Rustan Saru (Ketua DPD PAN Kota Jayapura).

"Meski penggantinya sesuai usulan partai, tapi tak bisa lompat Daerah Pemilihan (Dapil). Misalnya anggota dewan yang mengundurkan diri berasal dari Dapil I, penggantinya tidak boleh dari dapik lain," kata Ketua BK DPR Papua, Maria Duwitau kepada Jubi belum lama ini.

Kecuali di Dapil tersebut sudah tak ada pengganti, barulah bisa lompat ke Dapil lain. Namun itu juga tidak bisa lompat ke Dapil yang terdekat. Misalnya Dapil I ke Dapil II. (*)

loading...

Sebelumnya

Mendagri dituding menghambat kursi Otsus DPR Papua

Selanjutnya

Banyak pungli lebih besar daripada kasus Heram

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe