Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Banyak pungli lebih besar daripada kasus Heram
  • Senin, 13 Februari 2017 — 17:32
  • 741x views

Banyak pungli lebih besar daripada kasus Heram

"Adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap staf Keluharan Hedam itu, harus menjadi daya kejut agar kedepan tidak terulang lagi. Saya yakin kalau benar-benar ditelusuri, ada yang lebih dari itu," kata Kusmanto, Senin (13/2/2017).
Ilustrasi - Dok. Jubi
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Kyoshi Rasiey

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Kusmanto mengatakan, tertangkapnya salah satu staf Keluharan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) oleh Tim Unit Pemberantasan Pungli (UPP) yang dibentuk Pemerintah Provinsi Papua dan Polda Papua belum lama ini belum seberapa.

Ia mengatakan, jika benar-benar ditelusuri tak menutup kemungkinan akan ada temuan pungli yang lebih besar dari yang dilakukan staf kelurahan itu.

"Adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap staf Keluharan Hedam itu, harus menjadi daya kejut agar kedepan tidak terulang lagi. Saya yakin kalau benar-benar ditelusuri, ada yang lebih dari itu," kata Kusmanto, Senin (13/2/2017).

Tak bisa dipungkiri, selama ini pungli telah "menggurita". Sudah turun temurun. Termasuk dikalangan birokrasi. Namun kebijakan pemerintah pusat kini memberantas pungli, perlu didukung.

"Siapapun yang ada dalam birokrasi tak bisa main-main lagi. Kalau memang ada aturan, silahkan menarik retribusi. Tapi kalau tanpa aturan jangan coba-coba," ujarnya.

Retribusi atau pungutan yang dilakukan sesuai aturan kata dia, peruntukannya jelas. Masuk dalam kas daerah. Namun jika memungut biaya tanpa aturan, itu tak dibenarkan. Hanya untuk kepentingan pihak tertentu.

"Saya harap Tim UPP bisa memonitoring hingga ke daerah-daerah. Dengan begitu diharapkan pungli benar-benar bisa diminimalisir agar masyarakat bisa mendapat pelayanan tanpa ada pungli," katanya.

Anggota Komisi I DPR Papua lainnya, Tan Wie Long mengatakan, semua pihak di Papua, baik pemerintah, kepolisian, maupun kejaksaan dan pihak terkait lainnya harus bersinergi memberantas pungli.

"Presiden sendiri sudah menyatakan memerangi pungli. Perangkat di daerah harus mengimplementasikannya. Pungli ini hanya meresahkan masyarakat," kata Along belum lama ini.

Menurutnya, apapun alasannya pungli tak dibenarkan. Hal tersebut menciptakan sistem birokrasi yang buruk.
Pertengahan Januari lalu,  Tim UPP menangkap seorang staf wanita Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura berinisial LA lantaran diduga pungli terhadap masyarakat yang akan mengurus keperluan surat-surat.

Kabid Humas Polda Papua, Komisaris Besar Polisi AM. Kamal mengatakan, yang berangkutan ditangkap di kantor Kelurahan Hedam, Selasa (17/1/2017) sekira pukul 13:00 WIT.

"Pelaku dalam kepengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TPD), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) masyarakat di kelurahan menarik pungutan setiap surat yang dikeluarkan senilai Rp250 ribu," kata Kombes Pol Kamal kala itu.

Menurutnya, dalam aturan tak dipungut biaya untuk kepengurusan surat-surat, namun jika masyarakat tak memberikan biaya administrasi, pelaku mengancam tak akan menerbitkan surat-surat yang dibutuhkan masyarakat. Barang bukti yang diamankan uang senilai Rp1,6 juta. (*)

Sebelumnya

PAW tiga legislator Papua tunggu SK Mendagri

Selanjutnya

Begini cara mereka menjadi pemilih siluman di Kota Jayapura

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe