Konferensi Luar Biasa
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. DPRP tak tahu ada kunjungan delegasi PIF ke Papua dan Papua Barat
  • Kamis, 16 Februari 2017 — 12:07
  • 1229x views

DPRP tak tahu ada kunjungan delegasi PIF ke Papua dan Papua Barat

"Kami di DPR Papua sendiri tidak tahu kalau ada kunjungan pejabat PIF ke Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura," kata Elvis kepada Jubi, Selasa (14/2/2017).
Alfred Soakai, Penasehat Politik dan HAM PIF (kedua dari kanan) - Dok. Jubi
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Angela Flassy

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Ketua Komisi I DPR Papua, komisi yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum, HAM dan Hubungan Luar Negeri, Elvis Tabuni menilai kedatangan perwakilan tiga pejabat Pasifik Islands Forum (PIF) ke Papua dan Papua Barat memantau jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak transparan. Seakan kucing-kucingan.

Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu mengatakan, kedatangan para pejabat PIF itu harusnya transparan. Diketahui semua pihak dan melibatkan semua pihak terkait. Terutama para aktivis HAM. Tidak hanya pihak tertentu.

"Kami di DPR Papua sendiri tidak tahu kalau ada kunjungan pejabat PIF ke Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura," kata Elvis kepada Jubi, Selasa (14/2/2017).

Jika tujuan kedatangan perwakilan PIF ke Papua untuk memantau pelaksanaan Pilkada, kata Elvis, lingkupnya terlalu kecil. Tak bisa dijadikan tolok ukur demokrasi di Indonesia, khususnya Papua. Apalagi hanya dia daerah di Papua yang dikunjungi yakni Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura.

"Kalau benar-benar ingin melihat Papua, harus dari semua sisi. Masih ada sembilan kabupaten lain di Papua yang melaksanakan Pilkada," ujarnya.

Pilkada juga menurut Elvis, bukan masalah utama di Papua. Namun ada berbagai masalah utama di Papua yang perlu diselesaikan. Salah satunya dugaan pelanggaran HAM.

"Tapi kalau seperti ini, kedatangannya hanya didampingi dan melibatkan orang-orang tertentu, perlu dipertanyakan. Ada apa. Ada sesuatu yang berusaha disembunyikan. Sepertinya ada kesalahan yang berusaha ditutupi," katanya.

Sementara Ketua Jaringan Advokasi Hukum dan HAM Pegunungan Tengah Papua, Theo Hesegem menilai kunjungan tiga pejabat PIF tidak relevan dengan konteks persoalan HAM yang selama ini disuarakan masyarakat dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Demokrasi pilkada bukan masalah utama di Papua

“Mereka datang kunjungan berhubungan dengan penyelesaian pelanggaran HAM, ketemu dengan korban terus ketemu dengan aktivis HAM di Papua itu boleh. Tapikan mereka datang hanya melakukan pemantauan demokrasi pilkada, ini kan tidak ada pengaruhnya. Urgensi masalah Papua bukan demokrasi pilkada tapi pelanggaran HAM,” kata Theo Hesegem. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Dominggus Mandacan unggul sementara di Pilkada Papua Barat

Selanjutnya

Penembakan di Puncak Jaya diduga "berbau" kepentingan politik

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe