Festival Film Papua
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
  1. Home
  2. Berita Papua
  3. PFF: Tak ada pers bebas di Papua, Jakarta terus abaikan fakta
  • Jumat, 17 Februari 2017 — 09:05
  • 1444x views

PFF: Tak ada pers bebas di Papua, Jakarta terus abaikan fakta

PFF mengajak para jurnalis dalam World Pers Freedom Day 2017 (WPFD2017) mendatang untuk memberi perhatian lebih pada Papua, wilayah yang paling sedikit dilaporkan di dunia saat ini.
Poster tuntutan terkait kebebasan pers dalam aksi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Jayapura 15 Juni 2016 - Jubi/Zely Ariane
Zely Ariane
zely.ariane@tabloidjubi.com
Editor :

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi – Kurang tiga bulan lagi batas waktu bagi Indonesia untuk memberikan akses “bebas dan penuh” kepada pers di Provinsi Papua dan Papua Barat, namun sampai saat ini Jakarta dianggap masih terus abaikan fakta terkait berbagai kesulitan akses pers di kedua wilayah itu.

Pacific Freedom Forum (PFF) mengeluarkan catatan terkait hasil kunjungan delapan delegasi wartawan dari berbagai media di Indonesia yang tergabung dalam Media Freedom Committee Indonesia (MFCI).

“Jakarta terancam mendapat kecaman global jika ia terus saja mengabaikan fakta-fakta,” demikian ujar Monica Miller, Ketua PFF dalam keterangan persnya belum lama ini.

Menurut Miller kunjungan para pengkampanye kebebasan media ke Provinsi Papua beberapa waktu lalu membuktikan akses terhadap pers di Papua masih jauh dari ‘bebas dan penuh’.

“Padahal tinggal kurang dari tiga bulan Indonesia mesti memenuhi janji akses kebebasan pers ke Papua secara ‘bebas dan penuh’” ujarnya.

Kedelapan delegasi MFCI tersebut melakukan kunjungan ke Jayapura, Merauke dan Timika antara tanggal 29 Januari sampai 3 Februari.

Mereka menemukan delapan hal terkait kebebasan pers di Papua, mulai dari stigmatisasi dan diskriminasi wartawan Asli Papua dan non-Papua, pelecehan seksual terhadap wartawan, hingga sulitnya akses terkait peliputan seputar isu-isu lingkungan dan masyarakat adat.

Baca: Inilah temuan jurnalis Indonesia tentang kebebasan pers di Papua

Program kunjungan yang didukung oleh World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA) melalui program Penguatan Media dan Masyarakat, kunjungan MFCI juga disokong oleh Kementerian Luar Negeri Denmark.

Memalukan

PFF mengritik keras Jakarta karena dituding terus saja diam atas pelanggaran terhadap kebebasan pers di Papua, termasuk pelanggaran HAM yang dibiarkan terjadi di tengah aksi ambil untung di tanah Papua yang kaya.

“Mereka terus saja diam atas pelanggaran terhadap pers dan hak azasi manusia lainnya, coba bandingkan dengan miliaran keuntungan yang diperoleh dari Papua oleh kepentingan-kepentingan luar. Ini memalukan,” tegas Miller.

Kasus pemblokiran portal berita Papua, Suara Papua, adalah kasus yang diberi perhatian oleh PFF sambil mengapresiasi Lembaga Bantuan Hukum Pers dan inisiatif solidaritas non pers di Jakarta yang melakukan advokasi agar Suara Papua dibebaskan aksesnya.

Baca: Blokir situs Suara Papua, Kementerian Kominfo diminta bertanggung jawab

Asep Komarudin dari LBH Pers, dalam jumpa pers yang dilakukan di Jakarta pertengahan Desember lalu mengatakan  tindakan pemblokiran situs suarapapua.com oleh pemerintah bertentangan dengan UU Pers dan tidak ada dasar hukumnya.

“Pemblokiran ini diduga salah satu bentuk pembungkaman kebebasan pers dan salah satu bentuk pemutusan hak atas informasi masyarakat khususnya masyarakat Papua,” ujar Asep.

Suara Papua sudah sempat dapat diakses sesaat setelah tekanan beberapa organisasi sipil di Jakarta akhir tahun lalu. Namun, menurut Pempimpin Redaksi suarapapua.com Arnold Belau, hingga hari ini Sabtu (17/2/2017) masih diblokir di layanan Speedy dan Indihome.

"Saya pikir pemerintah itu tipu. Dengan lanjutnya pemblokiran ini makin membuat orang banyak bertanya kenapa Suara Papua diblokir, apa yang sedang Indonesia sembunyikan. Menteri Rudiantara juga tipu, blokir tanpa kami tahu, mereka bikin aturan sendiri, eksekusi sendiri, lembaga mana yang menilai? Ini jelas pembungkaman pers," ujar Belau ketika dikonfirmasi Jubi Sabtu (17/2).

Hingga saat ini Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) tidak memberi keterangan apapun terkait pemblokiran situs tersebut, demikian pula Dewan Pers.

Beberapa waktu lalu, petisi “Help to end the genocide in West Papua” kepada Sekretaris Jenderal PBB oleh Free West Papua Inggris di medium avaaz.org juga tidak bisa diakses di Indonesia sehari setelah diluncurkan. Petisi hingga saat ini dikabarkan sudah hampir mencapai 20,000 tandatangan untuk diserahkan kepada Sekjend PBB Agustus mendatang.

Baca: Diblokir di Indoneisa petisi referendum West Papua tembus 11,000 penandatangan

WPFD 2017 untuk Papua

Terkait Indonesia yang akan menjadi tuan rumah Hari Kebebasan Pers Sedunia 3 Mei 2017 mendatang, tahun lalu PFF sudah memberikan batas waktu bagi pembukaan akses pers ke Papua. Namun, batas waktu itu dilaporkan mendapat penolakan oleh pejabat bawahan di kedutaan Indonesia di Wellington Selandia Baru. 

Jakarta, tuding Miller, bukannya mempercepat persiapan Hari Pers Sedunia itu, melainkan memperlambatnya.  “Jakarta harus hati-hati karena telah gagal memenuhi janjinya sendiri, jaminannya sendiri atas kebebasan media dibawah konstitusinya sendiri, serta komitmen mereka di banyak perjanjian internasional.”

PFF mengajak para jurnalis dalam World Pers Freedom Day 2017 (WPFD2017) mendatang untuk memberi perhatian lebih pada Papua, wilayah yang paling sedikit dilaporkan di dunia saat ini.

Indonesia menduduki tempat ke 130 indeks kebebasan pers tahun 2016 menurut Reporters Without Borders (RSF), naik 8 peringkat dari tahun 2015.

Dalam catatan RSF di situsnya, Indonesia khususnya masih melakukan pelanggaran kebebasan pers dan sulitnya akses ke Papua. Jurnalis dan ‘fixer’ asing yang hendak bekerja juga dihadapkan pada ancaman, kesulitan visa dan diskriminasi.

Persoalan wartawan ‘amplop’ di Papua yang membuat liputan positif demi uang, juga menjadi catatan RSF.(*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Persipura harus kembalikan Ricardinho

Selanjutnya

Dua mesin segera tiba, PLN Nabire harap masyarakat bersabar

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua