close
Iklan Kominfo
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Infrastruktur
  3. Bupati Sarmi akan minta bantuan LPSE Papua
  • Jumat, 17 Februari 2017 — 21:00
  • 4561x views

Bupati Sarmi akan minta bantuan LPSE Papua

"Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu bagian dalam rangkaian proses pengelolaan anggaran dan merupakan tahapan yang kritis dalam pengelolaan APBN/APBD mengingat pada tahap ini sering menjadi sumber kebocoran anggaran negara," ujarnya.
Pembangunan Jembatan di Kabupaten Sarmi yang belum selesai dikerjakan - Jubi/Alex
Alexander Loen
Editor : Angela Flassy

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Penjabat Bupati Sarmi, Elia Loupatty berencana akan meminta bantuan kepada pihak Layanan Pengadaan Barang Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Papua untuk memberi pemikiran kepada jajaran di wilayah kerjanya.

“Semoga mendapat nuansa baru mengenai bagaimana penggunaan barang dan jasa. Mudah-mudahan ini awal yang baik," kata Elia kepada wartawan, di Jayapura, Jumat (17/2/2017).

Sesuai Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2017, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sarmi akan dilanjutkan kembali.

"Itu teknis dari masing-masing kepaa SKPD. Pada prinsipnya saya persilahkan saja, karena mereka harus melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Menurut ia, pengadaan barang dan jasa pemerintah memegang peranan penting dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), mengingat sumber pendapatan untuk pembangunan terbatas, sementara kebutuhan sangat besar.

"Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu bagian dalam rangkaian proses pengelolaan anggaran dan merupakan tahapan yang kritis dalam pengelolaan APBN/APBD mengingat pada tahap ini sering menjadi sumber kebocoran anggaran negara," ujarnya.

Elia mengingatkan pada seluruh SKPD untuk selalu mengedepankan prinsip-prinsip pengadaan yang efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif serta akuntabel.

"Ini dalam rangka mewujudkan efektifitas pencapaian kinerja program pemerintah," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten, Sarmi Hendrik Wurumi menyambut baik rencana Penjabat Bupati untuk mengundang LPSE provinsi guna memberi pemahaman kepada aparatur mengenai pengadaan barang dan jasa.

"Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu bagian dalam rangkaian proses pengelolaan anggaran, mengingat pada tahap ini sering menjadi sumber kebocoran anggaran negara, sehingga setiap aparatur harus paham betul," kata Wurumi. (*)

loading...

Sebelumnya

Telkomsel hadirkan signal 4G di perbatasan RI-PNG

Selanjutnya

Jalan Trans Papua, antara propaganda rencana dan kisah nyata

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4916x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4252x views
Otonomi |— Rabu, 17 Oktober 2018 WP | 2483x views
Polhukam |— Selasa, 16 Oktober 2018 WP | 2434x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe